HRLS Unair: Pendekatan Papua Harus Tiru Gus Dur

Human Rights Law Studies (HRLS) Universitas Airlangga menyarankan pemerintah menggunakan cara yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam menyelesaikan persoalan mahasiswa Papua di Surabaya.

Hal itu diungkapkan langsung oleh peneliti HRLS dan dosen Fakultas Hukum Unair, Haidar Adam. Menurutnya, cara Gus Dur mengajak dialog orang Papua saat ia menjabat adalah hal yang perlu ditiru oleh Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Pemerintah Pusat.

“Gus Dur mengajak dialog. Makanya mereka menerima keputusan Gus Dur. Gus Dur menyampaikan silakan mereka melakukan apapun dan meminta apapun, kecuali Merdeka atau melepaskan diri dari NKRI,” ungkap Adam.

Menurutnya, diplomasi Gus Dur menitik beratkan pada kata-kata 'jangan melepaskan diri', kendati mereka meminta dan melakukan apapun di tanah Papua.

Bahkan Gus Dur membuat aturan khusus untuk daerah Papua melalui Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk daerah Papua. Gus Dur pula yang memperbolehkan orang Papua mengibarkan Bendera Bintang Kejora dan menyanyikan lagu ‘Hai Tanahku Papua’.

“Gus Dur membolehkan pengibaran bendera itu asal tak lebih tinggi dari bendera Merah Putih. Karena menurut Gus Dur, Bendera Bintang Kejora adalah kultur orang Papua, tak lebih dari umbul-umbul dalam pertandingan sepak bola kata Gus Dur,” tutur Adam.

Maka itulah, ia berharap permasalahan mahasiswa Papua di beberapa daerah di Indonesia seperti Surabaya, Malang, dan Semarang bisa diselesaikan dengan cara-cara yang lebih humanis, dengan tak meninggalkan sisi keadilan.

Sebagaimana diketahui, beberapa hari ini, muncul persoalan di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Dalam insiden tersebut, ada oknum-oknum yang diduga aparat keamanan menggunakan sentimen SARA dengan memanggil para mahasiswa Papua dengan panggilan monyet. Selain itu, juga ada persekusi oleh beberapa oknum aparat dengan menangkap paksa para mahasiswa Papua.

Aksi tak simpatik itu pun memicu demo besar-besaran di Manokwari, Papua Barat. Bahkan Gedung DPRD Papua Barat menjadi sasaran kemarahan aksi massa. Seperti diketahui, massa yang mengamuk membakar gedung DPRD tersebut.

Aksi itu ditengarai merupakan protes dari warga Papua sebagai buntut terkait dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di sejumlah daerah seperti Malang, Surabaya dan Semarang.