Hari Korpri, Khofifah Ingatkan ASN Jaga Netralitas Saat Pilpres

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas dalam menyambut tahun politik 2024.

Khofifah mengatakan, tahun politik selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan Korpri. Nah, di tahun 2024 akan diselenggarakan pemilu serentak Pilpres dan Pileg pada 14 Februari 2024, serta Pilkada pada September 2024.

"Ini proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama," kata Khofifah dalam upacara peringatan Hari Jadi ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu 29 November 2023.

Karena itu, ia meminta agar seluruh ASN dapat menjaga netralitas serta tetap tegak lurus untuk tetap berada di posisi netral, tegak lurus dengan negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Mantan Mensos RI itu menyebut, bahwa Korpri memiliki peran penting dan strategis dalam membangun bangsa sebagai wadah perekat dan pemersatu bangsa.

Ia juga meminta Korpri agar selalu berperan dalam meningkatkan kinerja dengan berkolaborasi dan bersinergi serta menumbuhkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diamanahkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

"Untuk itu, kembali saya ingin mengingatkan kita semua tentang netralitas dimaksud. Karena orientasi Korpri tidak pernah berubah yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjaga keutuhan NKRI," pesan Gubernur perempuan pertama di Jatim itu.

Karena itu, ia meminta agar seluruh pengurus Korpri untuk membentengi anggotanya dari tindakan intoleransi dan radikalisme. Serta menjaga anggotanya agar tegak kepada negara, Pancasila, UUD 1945. "Teruslah memberi yang terbaik berikhtiar memberikan inovasi kreativitas terupdate dalam pembangunan bangsa," pungkasnya.

Sementara itu, Adhy Karyono selaku Ketua Dewan Pengurus Korpri Jatim menegaskan akan menjunjung tinggi netralitas saat pelaksanaan Pemilu nanti. "ASN harus menjadi sebagai birokrat dan administrator yang betul-betul netral tidak berpihak, tapi semua mendukung jalannya kesuksesan pesta demokrasi nanti," kata Adhy.

Adhy menjelaskan, sebagai pengawasan pihaknya telah memiliki tim pengawas di masing-masing satuan kerja untuk mengontrol ASN agar bekerja sesuai kode etik yang ada. Apabila ketahuan tidak netral atau bahkan bergaya dengan tanda-tanda politik maka akan ada sanksi. "Sosialisasi sudah kami lakukan, kalau masih ada akan kami ingatkan. Lalu, kami ikuti aturan disiplin pegawai pasti ada sanksi mulai ringan hingga berat," pungkasnya.