Hamas Resmi Dilarang di Inggris, Otoritas Palestina pun Bereaksi

Pemerintah Inggris, resmi melarang kelompok militan Palestina, Hamas. Menteri Dalam Negeri Inggris, Priti Patel, mengumumkan pelarangan tersebut, Jumat 19 November 2021.

Patel beranggapan Hamas memiliki kemampuan teroris yang signifikan dan segala atribut terorisme lainnya.

“Hamas memiliki kemampuan teroris yang signifikan, termasuk akses ke persenjataan yang luas dan canggih serta fasilitas pelatihan teroris,” kata Patel sebagaimana dilansir Reuters.

“Itulah sebabnya, hari ini saya bertindak untuk melarang Hamas secara keseluruhan,” imbuh Patel.

Oleh pemerintah Inggris, organisasi Hamas akan masuk organisasi terlarang di bawah Undang-undang Terorisme. Melalui penetapan tersebut, siapapun warga yang menyatakan dukungannya terhadap Hamas, mengibarkan benderanya serta mengatur pertemuan organisasi tersebut masuk kategori pelanggaran hukum di Inggris.

Secara teknis, Patel akan mempresentasikan perubahan undang-undang tersebut ke parlemen pekan depan.

Sayap Politik dan Militer Palestina

Sebagai informasi, Hamas memiliki sayap politik dan militer di Palestina. Organisasi yang berdiri pada tahun 1987 itu menentang keberadaan Israel dan upaya pembicaraan damai. Hamas secara terang-terangan melancarkan perlawanan bersenjata terhadap pendudukan Israel atas Palestina.

Sebelum melarang keorganisasian Hamas, Inggris baru melarang petinggi militernya, Brigade Izz al-Din al-Qassam.

Respon Pemimpin Hamas

Sementara itu, pejabat politik Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan, langkah inggris melarang keberadaan Hamas sangat bias. Zuhri menyebut, langkah Inggris tersebut sangat bias terhadap pendudukan Israel serta bentuk ketundukan mereka pada pemerasan dan dikte Israel.

“(Hamas) menolak segala bentuk pendudukan dengan segala cara yang tersedia termasuk perlawanan bersenjata. Itu adalah hak yang diberikan kepada orang-orang yang berada di bawah pendudukan sebagaimana yang dinyatakan oleh hukum internasional,” ungkap pernyataan resmi Hamas.

Tidak hanya Hamas, utusan Palestina untuk Inggris, yang mewakili otoritas Palestina yang diwakili oleh Presiden Mahmoud Abbas, juga mengutuk upaya Inggris tersebut.