Gubernur Jateng Akan Terapkan Sekolah Jarak Jauh
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan dalam waktu dekat soal sekolah jarak jauh akan diputuskan. Uji coba sekolah jarak jauh itu rencananya akan dilakukan di empat kecamatan.
"Dalam waktu pendek, mudah-mudahan pekan depan sudah bisa langsung diputuskan. Kita mau buat kelas jarak jauh," kata Ganjar saat ditemui di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 25 Juni 2020.
Keputusan untuk membuat sekolah jarak jauh tersebut dikarenakan ada 17 kecamatan di Jawa Tengah yang tidak memiliki SMA/SMK Negeri. Salah satu contohnya di Tawangmangu yang juga tempat lahir Gubernur Ganjar Pranowo.
"Kita carikan solusi untuk sekolah jarak jauh. Jadi kelas jarak jauhnya kita pinjam sekolah yang ada di sana, apakah itu gedung SMP, tetapi pengelolaanya tetap di SMA Negeri terdekat yang ada di sana. Jadi statusnya tetap negeri," jelasnya.
Kelas jarak jauh itu juga menjadi solusi untuk pemerataan sekolah. Ini juga menjadi solusi dan jaminan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dan perbaikan fasilitas.
"Ini untuk pemerataan. Ini akan kita terapkan, uji cobanya sekitar empat kecamatan yang nanti akan kita sampaikan. Ini evaluasi yang kemarin ada," ungkap Ganjar.
Masalah lain yang juga ditemukan dalam pelaksanaan PPDB daring tahun ini adalah masalah SKD asli tapi palsu (aspal) dan sertifikat yang dilampirkan. Terkait SKD aspal kemarin sudah ada yang mengaku sengaja mencarinya agar bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Tetapi ada juga yang mengaku iseng mencari dan mendapatkanya.
"Masalah lain yang muncul adalah demoralisasi. Agar bisa diterima, mereka mencari SKD. Sudah ketemu yang mengaku dari sampling kemarin bahwa Ia iseng mencari SKD dan berhasil mendapatkan,” ujarnya
Sudah dikonfirmasi bahwa itu (SKD) tidak betul. Maka saya sudah meminta untuk Bapak-Ibu jangan menggunakan SKD aspal. Cari saja sekolah yang terdekat," tegas Ganjar.
Terakhir, memang banyak sertifikat dan piagam yang dijadikan lampiran pendaftaran. Pemprov Jateng melalui Disdik juga melakukan verifikasi terkait hal itu. Termasuk melibatkan pakar dan mencari aturan yang berlaku.
"Semua itu agar bisa fair. Hari ini, malam ini akan kita tutup (pendaftaran)," katanya.