PKS Prihatin Maraknya Penjualan Narkoba dalam Kemasan Makanan

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, prihatin maraknya kasus penjualan narkoba menggunakan kemasan makanan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa peredaran zat adiktif tersebut semakin dekat dengan masyarakat, meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keamanan publik.

Adang Daradjatun mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam memburu produsen, bandar, hingga pengedar narkoba demi melindungi masyarakat dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkapkan kasus peredaran gelap narkoba selama delapan bulan terakhir, mulai dari September 2023 hingga Mei 2024.

Dalam periode tersebut, Satuan Tugas Penanggulangan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) telah berhasil menangkap 28.382 tersangka terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba.

Sebanyak 23.333 tersangka sedang menjalani proses penyidikan, sementara 5.049 tersangka lainnya tengah menjalani rehabilitasi. Selama periode yang sama, polisi telah menerbitkan 19.098 laporan terkait kasus-kasus narkoba.

Merespons hal tersebut, Adang Daradjatun mengingatkan masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba dan pentingnya peran aktif semuanya pihak dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba.

“Fraksi PKS bersama Komisi III DPR RI akan terus mendukung langkah-langkah pemerintah dan kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba demi terciptanya masyarakat yang sehat dan aman dari ancaman zat adiktif,” ujar Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini, dalam pernyataan resmi Jumat 10 Mei 2024.

Perlu diketahui Komisi III DPR RI saat ini sedang menyelesaikan RUU Narkotika. Dalam proses penyelesaian, ada beberapa hal penting yakni tentang latar belakang dimana 60-70 % isi Lembaga Pemasyarakatan (LP) adalah pengguna narkotika yang baru coba-coba dan tidak mengerti bahwa barang itu jenis Narkotika yang berbentuk permen, minuman, dan sebagainya.

Selanjutnya, tutur Adang, LP sudah melebihi kapasitas yang biaya makan sangat berat dan terkait dengan kejelasan tentang siapa ‘pengguna’ serta siapa ‘bandar’.

“Disamping itu juga Organ Tim Assessment Terpadu (TAT), Organ/ Tim untuk menentukan seseorang hanya baru pengguna narkotika atau masuk dalam katagori bandar,” pungkasnya.

Hal ini penting dalam rangka menentukan apakah tindak lanjutnya terhadap yang bersangkutan, dilakukan rehabilitasi atau lanjut ke proses pidana.

“Penentuan jenis Narkoba baru, yang belum masuk dalam Lampiran UU Narkoba No : 35 / 2009 tentang Narkotika, yang saat ini berlaku,” tandas Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta III.