Gerakan Mahasiswa Tuntut Presiden Tidak Mainkan Politik Keluarga

Dinamika politik keterkaitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang dianggap terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 terus mendapat respon negatif masyarakat.

Kini, respon ditunjukkan puluhan mahasiswa mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Surabaya (GMS) yang menggelar aksi protes terkait dinamika politik di Taman Apsari, Jumat 9 Februari 2024.

Koordinator Aksi Muhammad Jalaludin mengatakan kondisi carut-marutnya demokrasi di Indonesia makin menyalahi nilai-nilai demokrasi.

Presiden dinilai sepihak terhadap kampanye salah satu paslon, bahkan terang-terangan melakukan nepotisme tanpa rasa bersalah. Presiden dikatakan tampak menggunakan kekuasaan untuk mengintervensi pelaksanaan Pemilu.

“Presiden menyampaikan netralitas pihak TNI, Polri, dan ASN. Kami meminta buktikan hal itu betul-betul netral, nyatanya sekarang terjadi ketidaknetralan dilakukan pemerintah,” ujar Jalaludin.

Aksi tersebut sengaja dilakukan di Taman Apsari dengan alasan sebagai titik sentral wisatawan atau tempat masyarakat Surabaya berkumpul. Tempat mereka bisa menyuarakan aspirasi langsung terdengar ke warga.

“Kami tidak aksi di DPR, Kantor Gubernur karena kami sudah tidak tahu lapor ke siapa, kami sampaikan. Kami mengajak warga Surabaya bersama-sama menuntut keadilan, kembalikan demokrasi seutuhnya,” katanya.

Aksi demo yang juga diisi oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu, kata dia sebagai langkah awal menyampaikan keadaan Indonesia saat ini. Sekaligus menyentil masyarakat untuk sama-sama berjuang mewujudkan demokrasi yang bersih..

Jalal menyebut, aksi tersebut tidak akan berhenti di situ saja, aksi-aksi serupa yang lebih besar akan dilakukan di Surabaya bersama kelompok lainnya untuk menyuarakan keadilan.

Dalam kesempatan itu mereka juga menyampaika empat poin tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut:

1. Menuntut Presiden RI untuk tidak memainkan nilai dan norma hukum dan menjadikan hukum sebagai instrumen politik keluarga sehingga hukum jauh dari keadilan.

2. Menuntut Presiden RI memberikan jaminan TNI, Polri, dan ASN untuk bersikap netral agar tidak memihak pada salah satu calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada 14 februari 2024 mendatang.

3. Menuntut Presiden agar tidak melakukan tindakan nepotisme.

4. Menuntut KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu untuk tidak masuk angin agar tidak memihak apalagi dikendalikan oleh presiden.