Presiden Diminta Evaluasi Kinerja Mendikbud, Ini Alasan F-PAN DPR
Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan evaluasi terhadap Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Selama menjabat sebagai menteri, dinilai belum ada prestasi yang ditorehkan.
Padahal, kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya justru sangat terbuka lebar di masa pandemi Covid-19 saat ini.
“Saya tidak tahu keahlian spesifik Nadiem Makarim ini. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, 'kan campur-campur. Sarjananya adalah hubungan internasional, sedangkan masternya adalah MBA.
"Sementara, bisnis yang digelutinya sebelum jadi menteri adalah startup di bidang transportasi. Tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya yang menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang pendidikan," kata Saleh Partaonan Daulay, Plh. Ketua Fraksi PAN DPR RI, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Ngopibareng.id, Sabtu 25 Jali 2020.
Alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin kementerian pendidikan dan kebudayaan, justru Nadiem sering menimbulkan kontroversi, polemik dan perdebatan.
"Yang paling anyar adalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak (POP)," ujar Saleh
Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut.
“Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh.” kata Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini.
Sikap dan kebijakan Nadiem ini tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung. Kebijakan ini pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi. Apalagi selama ini, presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas keagamaan lain di Indonesia.
Berkenaan dengan itu, FPAN DPR mendesak Presiden untuk segera memanggil dan meminta penjelasan Nadiem Makarim.
Bahkan, Presiden dituntut mempergunakan hak prerogatifnya untuk mengganti Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Harus dicari sosok yang mengerti dan menguasai persoalan pendidikan dan kebudayaan untuk memimpin kemendikbud.
“Insya Allah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem ini. Ada banyak sosok dan tokoh yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan. Gendangnya sekarang ada di presiden. Semua pihak sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh,” Kata Saleh Partaonan mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah (2010-2014).
Desakan agar Mendikbud Nadiem Makarim mundur, sebelumnya juga disampaikan pengamat politik Universitas Indonesia Rocky Gerung.