Eri, Wisnu dan Armuji Harap Sabar, DPP PDIP Lagi Pusing

Siapa nama yang diusung PDI Perjuangan untuk maju Pilkada Surabaya? Sabar. Tunggu saatnya.

Saat ini DPP PDI Perjuangan sedang mengadakan Sekolah Calon Kepala Daerah. Kalau sekolah cakada (calon kepala daerah) ini selesai, barulah DPP akan memikirkan dan kemudian memutuskan siapa yang akan maju menggantikan Tri Rismaharini dan Wisnu Shakti Buana, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya saat ini.

Sekolah Cakada PDI Perjuangan yang dimulai Sabtu lalu berakhir Selasa kemarin. Itu artinya, siapapun Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Surabaya yang diusung PDI Perjuangan sudah ketinggalan dan tidak ikut sekolah. Padahal Sekolah Cakada PDI Perjuangan, menurut Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sangat penting, dan hukumnya wajib diikuti oleh seluruh cakada yang diusung PDI Perjuangan.

Jadi bagaimana? Gampang, pasangan untuk Surabaya nanti sekolah privat saja pada Tri Rismaharini, karena Wali Kota Surabaya ini termasuk salah satu pengajar utama pada Sekolah Cakada PDI Perjuangan.

Risma bukan saja menjadi staf pengajar, tetapi juga ikut menentukan siapa yang akan diberi rekomendasi oleh DPP PDI Perjuangan untuk menjadi Calon Wali Kota Surabaya. Karena Risma ikut menentukan itulah, sampai sekarang DPP PDI Perjuangan belum dapat menetapkan siapa yang akan diberi rekomendasi.

Kalau tidak ada faktor Risma, gampang saja DPP PDI Perjuangan menetapkan calonnya, berdasarkan penjaringan dan penyaringan calon yang diselenggarakan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Sebanyak 11 calon telah tersaring dan menjalani fit proper test, tinggal diranking dan dilempar saja ke Rapat Kerja Khusus (Rakerdasus) DPC.

Meskipun nama yang terpilih juga belum tentu akan direkomendasi oleh DPP, karena pada PDI Perjuangan, Ketua Umum memiliki hak prerogatif melebihi Rakercabsus, tetapi setidaknya DPP PDI Perjuangan tidak sepusing sekarang, ketika muncul faktor Risma.

Risma, dengan posisinya yang istimewa di mata Ketua Umum  PDI Perjuangan, sebenarnya bukan kader partai melainkan seorang birokrat. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Surabaya, sebelum diusung PDI Perjuangan untuk berpasangan dengan Bambang Dwi Hartono dalam Pilkada 2010. Risma-Bambang DH  menang, maka jadilah dia petugas partai. Dia kembali menang, dengan mutlak pada Pilkada 2015 ketika berpasangan dengan kader partai, Wisnu Shakti Buana.

Risma bergeming, sejak dua tahun lalu, tongkat estafet akan diserahkan kepada Eri Cahyadi, seorang birokrat di Pemkot Surabaya, yang seperti dirinya dulu, juga menjabat Kepala Bappeko. Nama yang diajukan Risma ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sekalipun oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati. Eri Cahyadi, atau tidak sama sekali.

Persoalan yang muncul di Surabaya, bagi PDI Perjuangan, ternyata lebih pelik dibanding daerah lain, sehingga hingga sekarang belum ada nama calon yang ditetapkan. Sebelumnya juga muncul  persoalan pelik di Solo. DPC PDI Perjuangan Kota Solo sudah menetapkan calonnya yaitu Ahmad Purnono, yang kader PDIP asli, dan seperti Wisnu Shakti Buana di Surabaya, Purnomo saat ini duduk sebagai Wakil Wali Kota. Sementara ada calon lain yang tanpa melalui mekanisme partai, nyelonong langsung ke DPP, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Tapi persoalan di Solo akhirnya bisa diselesaikan, dengan melibatkan orang tua Gibran.

Kalau di Solo ada Ahmad Purnomo, di Surabaya ada Wisnu Shakti Buana. Sebagai kader, putra mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan almarhum Sutjipto, dan mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini termasuk taat dan loyalpada partai.

Dengan posisinya itu, dan dukungan dari mayoritas PAC (pengurus Anak Cabang) yang ada di Surabaya, dia amat yakin akan ditunjuk oleh DPP PDI Perjungan untuk maju dalam Pilkada.

Ada Eri Cahyadi dan Wisnu Shakti Buana, dua nama yang membuat penetapan nama untuk Surabaya tertunda-tunda. Di wilayah Jawa Timur saja, ada 18 calon kepala daerah yang sudah ditetapkan oleh PDI Perjuangan. Sekjen DPP Hasto Kristiyanto menyebut Surabaya, bersama beberapa daerah di Bali, sebagai gong pamungkas, dimasukkan  tahap keempat atau terakhir pengumuman nama-nama yang ditetapkan DPP PDI Perjuangan untuk Pilkada serentak 2020.

Kalau saja dikompromikan, bisa saja Eri Cahyadi sebagai pilihan Risma disandingkan dengan Wisnu Shakti Buana, rangking atas  hasil dari penyaringan dan penjaringan yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Bisa Eri sebagai calon wali kota dan Wisnu sebagai calon wakil wali kota. Atau sebailknya.

Tetapi pasangan ini kemungkinan besar tidak akan dimunculkan, karena seperti diketahui banyak orang,  Risma tidak berkenan dengan Wisnu, sebagai apapun dia. Inilah repotnya. 

Sebenarnya, berdasarkan hitung-hitungan di atas kertas, pasangan Eri-Wisnu atau Wisnu-Eri, adalah pasangan potensial karena memadukan dua mesin politik yaitu mesin birokrasi dan mesin partai. Tetapi sekali lagi, kemungkinan besar DPP PDI Perjuangan tidak akan memunculkan kedua nama ini dalam SK rekomendasinya, ya karena faktor Risma tadi.

Jadi siapa pasangan Eri Cahyadi? Beberapa waktu lalu, banyak baliho bertebaran di dalam Kota Surabaya, termasuk belasan billboard yang di sepanjang tol dan jalan arteri menuju Bandara Juanda, dengan gambar besar Eri Cahyadi berdampingan dengan kader PDI Perjuangan, Armuji. Pasangan ini sebenarnya kompromistis juga, tetapi tiba-tiba saja secara mengejutkan Armuji yang kini berada zona nyaman sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, tanggal 4 Juli lalu menggelar konferensi pers untuk menyatakan mundur dari pencalonan Pilkada Surabaya, baik sebagai calon wali kota maupun wakilnya. 

Salah satu alasannya, kata Armuji, dirinya ingin memberikan kesempatan bagi beberapa pengurus DPC yang ingin maju, tetapi tidak mau mendaftar. Siapa yang dimaksud Armuji dengan pengurus DPC yang ingin maju tanpa mendaftar itu, dia tidak mau menyebutkan. Wisnu Shakti? Armuji tidak menjawab.

Mundurnya Armuji dari pencalonan, mungkin saja ada alasan lain, yaitu keengganan dia ke luar dari zona nyaman. Sebelum terpilih jadi anggota DPRD Provinsi, Armuji telah empat periode duduk sebagai anggota DPRD Kota Surabaya, bahkan pada periode keempat, 2014-2019, dia duduk sebagai ketua. Kalau dia ikut pencalonan, maka dia harus meninggalkan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada)  Pasal 7 Ayat (2) Huruf s yang menyebutkan bahwa setiap anggota DPR, DPD, dan DPRD harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pilkada.

Seandainya nanti DPP PDI Perjuangan menggandengkan dia dengan Eri Cahyadi di dalam SK penetapan, apakah Armuji akan menolak, sesuai dengan sikapnya yang telah menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan, serta keengganannya untuk ke luar dari zona nyaman? Jawabnya, belum tentu. Sebab politik itu seperti angin, dapat berubah sewaktu-waktu.

Tetapi bagaimana bila Armuji tetap pada sikapnya tak mau dicalonkan? Gampang, Eri Cahyadi dipasangkan saja dengan Fuad Bernardi. Siapa Fuad? Dia adalah putra sulung Risma, yang tidak mustahil akan jadi Calon Wakil Wali Kota Surabaya. Bila alumnus ITS yang kini jadi Ketua Karang Taruna Kota Surabaya ini dicalonkan untuk mendampingi Eri Cahyadi, gak masalah, mumpung di Indonesia saat ini lagi marak politik dinasti.

Pasangan Eri Cahyadi – Fuad Bernardi, siapa tahu kedua nama ini yang nantinya ditetapkan oleh SK DPP PDI Perjuangan. Kalau benar, maka terbuktilah faktor Risma sangat menentukan. Seperti yang terjadi di Solo, jajaran pengurus DPC dan kader-kadernya akan ngaplo. Tetapi mereka harus bekerja keras untuk memenangkan calon yang sebenarnya bukan kehendak mereka. Mau tidak mau.

Untuk Eri Cahyadi sendiri, dipasangkan dengan siapapun nampaknya tidak persoalan. Dia telah siap, termasuk siap mengundurkan diri dari ASN (Aparatur Sipil Negara) jika namanya nanti telah ditetapkan sebagai calon oleh KPU Kota Surabaya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2015 tentang ASN, pada pasal 119 disebutkan, pejabat pimpinan tinggi dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/wali kota dan wakilbupati/wakil wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak ditetapkan sebagai calon.

Eri Cahyadi, Wisnu Sakti Buana, ditambah Armuji, hanya tiga nama inilah yang sejak dua tahun lalu muncul ke permukaan. Tetapi untuk mengolah tiga nama ini saja, bagi DPP PDI Perjuangan, kok terasa amat sulit bukan main. Padahal pendaftaran calon ke KPUD Surabaya dibuka 4 September, atau sembilan hari lagi dari sekarang, dan ditutup 6 September. Sementara, calon kompetitor sudah berlari amat jauh.

Tapi seperti biasanya, PDI Perjuangan dari dulu selalu percaya diri. Cuma kali ini percaya diri plus pusing. (m. anis)