Eri Cahyadi Klaim Pemkot Terapkan Efisiensi Sejak 2024

Presiden Prabowo instruksikan kementerian dan lembaga untuk efisiensi anggaran. Walikota Surabaya Eri Cahyadi sebut pemerintah kota (pemkot) telah menerapkan kebijakan efisiensi sejak 2024.

Eri menjelaskan, salah satu kebijakan efisiensi yang dilakukan adalah memangkas anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) sebanyak 30 persen. Pemkot Surabaya juga meniadakan kegiatan-kegiatan seremonial.

"ATK disisakan cuma 10 persen. Anggaran yang tidak untuk masyarakat dipotong karena yang diutamakan adalah program untuk masyarakat," kata Eri kepada awak media, Sabtu 8 Februari 2024.

Selain itu, Eri juga menyatakan bahwa agenda perjalanan dinas ke luar daerah juga dilakukan efisiensi. Bahkan, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya tidak diperbolehkan mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.

"Kunker ke luar negeri kalau di pemerintah kota sudah tidak ada,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Eri menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang dianggarkan lewat APBD harus benar-benar berdampak terhadap masyarakat. Sebab, masih banyak fasilitas umum seperti gedung-gedung sekolah serta rumah-rumah tak layak huni yang perlu untuk mendapat perhatian khusus pemerintah kota.

"APBD untuk kepentingan masyarakat yang secara langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu yang akan kami sampaikan," pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi tentang penerapan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Hal itu dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Instruksi tersebut telah berlaku sejak 22 Januari 2025. Nantinya, seluruh hasil identifikasi rencana efisiensi wajib diserahkan kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.