Entas Kemiskinan, Menko Muhadjir Dengarkan Nelayan Lamongan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendengarkan keluhan nelayan Lamongan lewat daring, dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Tentang Solusi untuk Mengatasi Permasalahan Nelayan, Rabu, 6 Desember 2023. Rencananya, Kemenko PMK akan membuat model ekosistem baru bagi nelayan Brondong, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Bila sukses, model serupa akan direplikasi di tempat lain.
Dalam pertemuan itu, Muhadjir mendengarkan berbagai permasalahan yang dialami oleh nelayan di Brondong, Lamongan, lewat Ketua Rukun Nelayan Brondong Mugianto. Di antaranya masalah kesejahteraan, harga ikan yang terus merosot dari nelayan ke tengkulak, kelangkaan bahan bakar minyak solar, dan juga pengelolaan koperasi.
Muhadjir menyampaikan, permasalahan yang dialami oleh nelayan Brondong Lamongan merupakan masalah yang menjadi cerminan kondisi nelayan di Indonesia. Karenanya perlu ada solusi yang bisa menuntaskan permasalahan nelayan.
"Saat ini angka kemiskinan tertinggi ini di nelayan. Bukan di petani lagi. Makanya ini jadi urusan saya untuk mensejahterakan nelayan," kata Muhadjir, dalam keterangan resmi yang diterima Ngopibareng.id, Kamis 7 Desember 2023.
Ia melanjutkan, pemerintah berupaya membenahi ekosistem nelayan dan memperbaiki taraf hidup kesejahteraan nelayan. Mulai dari proses nelayan menangkap ikan dengan akan menyelesaikan masalah kelangkaan bahan bakar minyak solar, hingga usulan alternatif penggunaan perahu dengan konvertor bahan bakar gas LPG yang akan dikaji oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Selain itu, dibahas pula upaya mengatasi masalah harga ikan yang saat ini belum stabil karena kendala kesegaran ikan. Rencananya akan dilakukan kajian berupa penyediaan kapal dengan sistem 'cold storage' yang diharapkan bisa menjaga kesegaran ikan sehingga harga tidak merosot.
Untuk pengelolaan rantai pasok pemasaran ikan dari Tempat Penampungan Ikan (TPI), kemudian ke tangan tengkulak, dan juga sampai ke tangan konsumen, nantinya akan ditangani lebih lanjut dari pemerintah daerah, Koperasi Unit Desa (KUD), Kemenkop UKM, dan Kemendagri, yang akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.
Selain itu, untuk masalah kesejahteraan sosial bagi para nelayan, pemerintah mengatasinya dengan skema jaring pengaman sosial, seperti bantuan sosial dan juga BPJS Ketenagakerjaan.
"Intinya kita ingin membenahi ekosistem, mulai dari nelayan nangkap, dapat ikan, bagaimana ikan termanfaatkan di industri. Modelnya nanti kita bikin di Brondong. Kalau ini modelnya bisa dibentuk nanti tinggal replikasi ke tempat lain," ujarnya.
Sebagai informasi, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, merupakan salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Pulau Jawa. Brondong sendiri merupakan kawasan yang disebut sebagai Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN). Di Brondong terdapat ribuan masyarakay nelayan yang menjadikan laut sebagai tumpuan penghidupan.
Karenanya, Muhadjir berharap, penanganan kesejahteraan nelayan di Kecamatan Brondong bisa menjadi model yang baik yang nantinya akan direplikasi sebagai penanganan kesejahteraan nelayan secara nasional.
"Ini akan segera kita tindaklanjuti. Saya akan pantau terus sampai ada realisasi konkret. Pokoknya nelayan jangan sampai ada yang ditelantarkan. Saya juga akan telpon Pak Bupati. Semua ingin terbaik untuk kepentingan masyarakat," ungkapnya.
Muhadjir mengatakan, apabila nelayan sejahtera, artinya konsumsi ikan juga banyak dan secara beriringan stunting di Indonesia seharusnya bisa tertangani. "Pembangunan sektor perikanan ini mutlak karena kota negara pulau. Harusnya kita memiliki ketergantungan tinggi pada ikan terutama laut, lucunya di daerah banyak ikan malah stuntingnya tinggi. Jadi kita juga ingin merubah gaya hidup masyarakat supaya suka makan ikan," pungkasnya.
Dalam rapat tersebut hadir secara daring Rukun Nelayan Brondong, Ketua PPN Brondong, KUD Minatani Brondong, jajaran pemangku kepentingan dari Pemda Jatim, Pemkab Lamongan, BRIN, Kemensos, Kemendagri, Kemenkop UKM, KKP, Kementerian ESDM dan BPH Migas.