Dua Kasus Jerat Aung San Suu Kyi, Fakta Pasca-Kudeta Myanmar
Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi hadir dalam persidangan kedua lewat video conference, Senin 1 Maret 2021. Penerima Nobel Perdamaian ini, oleh pemerintahan kudeta militer di Myanmar, dijerat dua kasus. Yakni, terkait pembelian alat komunikasi dan kebencanaan.
Mengutip Reuters, pengacara Suu Kyi, Min Min Soe menyebut kliennya dalam kondisi sehat.
Sebulan sejak kudeta, Suu Kyi menghadapi tuduhan tambahan yakni larangan publikasi informasi yang dapat menyebabkan ketakutan.
Jadwal persidangan Suu Kyi berikutnya diagendakan akan dilakukan pada 15 Maret 2021.
Pada 16 dan 17 Februari lalu junta militer Myanmar juga telah menyidang Suu Kyi dan Presiden Win Myint secara diam-diam.
Persidangan itu digelar sehari lebih cepat dari jadwal dan dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan pengacara setelah gerakan protes anti-kudeta semakin meluas di Myanmar.
Sejauh ini, Suu Kyi didakwa dua tuntutan. Pertama, terkait kepemilikan walkie talkie ilegal.
Kedua, dakwaan terkait pelanggaran Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam.
Dalam dakwaan baru itu, Suu Kyi dituduh melanggar aturan pemerintah terkait pandemi virus corona selama pemilu 2020.
Sejauh ini, junta militer Myanmar dilaporkan telah menahan ratusan orang termasuk pejabat sipil dan aktivis.
Jumlah korban meninggal dalam gelombang demo menentang kudeta sejak 1 Februari lalu juga telah bertambah dan diperkirakan mencapai total 24 orang.