DPR: Jakarta Butuh Kerjanisasi bukan Naturalisasi
Anggota parlemen menyayangkan tidak hadirnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat penanganan banjir bareng DPR RI. Padahal kedatangan Anies sangat diperlukan untuk mencari solusi terkait banjir Jakarta.
Setiap rapat penanggulangan banjir Gubernur DKI Jakarta selalu hadir dan baru di periode Anies ini tidak hadir.
"Kami sebenarnya ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait naturalisasi dan normalisasi. Kami juga ingin dengar apa sih kerjanisasi yang telah dilakukan," kata Ketua Komisi V DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Lasarus, Rabu, 26 Februari 2020.
Menurut Lasarus, perbedaan konsep antara pemerintah pusat dan DKI tentang normalisasi dan naturalisasi harusnya tidak diperpanjang. Gubernur DKI harusnya cukup menunjukkan kerja mengatasi ancaman banjir.
Minimnya anggaran DKI Jakarta dalam menangani banjir juga menjadi sorotan. Lasarus lantas mencontohkan minimnya anggaran penanganan banjir Sungai Ciliwung. Bahkan untuk pembebasan lahan saja, tidak dianggarkan.
"Kebetulan Ketua DPRD DKI kan satu fraksi, saya tanyakan berapa anggaran banjir? ternyata sangat minim bahkan untuk pembebasan lahan saja tidak ada sama sekali," ujarnya.
Dengan minimnya anggaran penanganan banjir, Lasarus yakin penanganan banjir di DKI Jakarta memang tidak dijalankan.