Dindik Jatim Siagakan 7.715 Personel Helpdesk SPMB 2025
Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur menyediakan sebanyak 7.715 tim helpdesk yang disiapkan untuk menyukseskan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 ini. Mereka tersebar di tingkat satuan pendidikan, cabang dinas se-Jatim, hingga Dindik Jatim.
Kadindik Jatim, Aries Agung Paewai mengatakan, saat ini memang sudah ada teknologi AI SENOPATI untuk membantu orang tua siswa dan calon siswa untuk mendapat informasi sekolah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pendaftaran.
“Masyarakat bisa mendownload apapun saja. Umpamanya data mereka, prestasi anaknya, atau orang tua siswa membantu anaknya untuk menanyakan bagaimana proses mereka mau masuk di SMA dan segala macam. Nah, itu akan terbantu oleh dengan adanya SPMB AI,” ujar Aries.
Namun, ia pun menyebut bukan tidak mungkin pula ada kendala yang muncul meski sudah berbasis teknologi. Sehingga perlu ada tim helpdesk yang sewaktu-waktu bisa membantu proses pendaftaran.
Terkait SPMB tahun ini, Aries menjelaskan pemprov menyediakan kuota 261.396 pagu. Kuota tersebut lebih sedikit dari jumlah lulusan SMP/sederajat yang mencapai 682.252 murid.
Sehingga, hanya 38,81 persen murid yang tertampung di sekolah negeri. Sementara 61,69 persen lainnya atau 420.856 murid harusnya tertampung di sekolah swasta. Untuk itu, ada program beasiswa dan biaya terjangkau dengan kuota 72.841 siswa.
"Kami sudah lakukan penjajakan kerja sama melalui 24 cabang dinas pendidikan sejak bulan April lalu. Dari yang kami targetkan 30 ribu kini berkembang hingga mencapai 70 ribu lebih," kata mantan Pj Walikota Batu itu.
Selain itu, ia menjelaskan pada tahun ini ada aturan baru dalam penerimaan murid baru. Kalau dulu berdasar jarak domisili dengan sekolah, kali ini prioritas berdasar nilai akademik. "Jadi urutannya pakai nilai akademik dulu, baru jarak. Nilai akademik yang dinilai ini merupakan hasil rapot sekolah semester 1-5 kemudian ditambahkan dengan Indeks sekolah," jelasnya.
Untuk indeks sekolah, lanjutnya, poin didapatkan dari sekolah yang lulusannya masuk SMA negeri kemudian dibagi rata-rata. Proporsi pada penilaian ini didasarkan pada 60 persen nilai plus 40 persen indeks sekolah.
"Ini acuan utama untuk jalur domisili. Tahun lalu indeks sekolah plus akreditasi. Sekarang hanya menggunakan nilai sekolah plus indeks sekolah. Kalau ada nilai yang sama. Maka baru menggunakan jarak," pungkasnya.