Diminta Bayar, Facebook Berseteru dengan Australia

Perseteruan antara Facebook dan Australia berlanjut. Terakhir, Facebook memblokir akun berita media yang berasal dari Australia, secara global. Penduduk dunia dikabarkan tak bisa membaca pun mengakses informasi dari halaman media asal Australia di Facebook.

Dilansir dai bbc.com, peristiwa ini terjadi pada Kamis, 18 Februari 2021. Sejumlah halaman milik pemerintah Australia juga tak bisa diakses.

Dilansir dari Suara, hal ini juga dialami di Indonesia. Upaya untuk mengunggah tautan dari sejumlah media asal Australia ke Facebook, seperti The Sydney Morning Herald, ABC, dan The Australian, selalu gagal.

Belakangan menurut BBC, Facebook menyebut jika hal itu adalah kesalahan dan sejumlah halaman telah kembali online saat ini.

Tanggapan Australia

Namun insiden itu ditanggapi dengan tegas oleh Perdana Menteri Scott Morrison. Ia menegaskan jika negaranya menolak untuk diintimidasi oleh Facebook.

Dalam pernyataan yang diunggah di dinding Facebooknya, Morrison mengatakan jika perusahaan teknologi bisa jadi akan mengubah dunia. Tetapi bukan berarti menguasainya.

"Tindakan Facebook dengan unfriend Australia hari ini, memotong informasi penting dalam hal kesehatan dan layanan darurat, adalah arogan dan sangat mengecewakan," tulisnya.

"Saya melakukan kontak secara berkala dengan pimpinan negara lain dalam isu ini. Kami tak akan mau diintimidasi," tegasnya.

Ia juga mendorong agar Facebook bekerja secara konstruktif dengan pemerintah, "seperti yang telah ditunjukkan oleh Google," katanya.

Penyebab Perseteruan Facebook dan Australia

Seperti diberitakan sebelumnya, Australia menyiapkan aturan yang menyatakan agar Facebook dan Google membayar pada industri media massa, atas setiap berita yang dibaca dari platform mereka.

Penyebabnya, konsumsi berita melalui media sosial terus meningkat di Australia. Menurut data Reuters tahun 2020, sebanyak 37 persen dari pelanggan media massa, mengakses berita melalui media sosial. Sementara, sekitar 31 persen pelanggan, langsung membaca berita di laman media asal.

Selain itu, kue iklan yang diterima penerbit semakin berkurang. Dari setiap 100 dolar Australia, sebanyak 81 dolar masuk ke kantong Google dan Facebook.

Dalam undang-undang yang kini sedang digodok di parlemen, pemerintah meminta agar Facebook dan Google membayar ke media massa, untuk setiap berita yang diakses pembaca dari platformnya.

Nantinya, Facebook harus membayar sejumlah denda atas akses berita yang tidak memiliki lisensi atau kerja sama dengan pemilik konten sebenarnya.

Undang-undang yang banyak didukung oleh legislatif setempat ini, dijadwalkan akan disahkan pada pekan depan.

Sementara, kini dikabarkan jika Google telah menjalin sejumlah kerja sama pembayaran dengan tiga outlet media besar di Australia.

Blokir yang dilakukan Facebook ini, muncul sesaat setelah Google membuat kerja sama dengan bersepakat membayar konten dari media massa manapun milik Ruport Murdoch. (Bbc/Sua)