Digitalisasi Sistem Pemerintahan Banyuwangi Raih Indeks SPBE Tertinggi dari Kemen PAN-RB

Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai pemerintah daerah dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi. Prestasi ini didasarkan pada hasil pemantauan yang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada digitalisasi sistem pemerintahan Pemkab Banyuwangi.

SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan. Untuk mengukur perkembangan SPBE di Indonesia, KemenPAN-RB bersama tim melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE. 

Hasilnya, Banyuwangi masuk kategori ”Memuaskan” dengan nilai indeks 4,87 dari skala maksimal 5. Nilai tersebut merupakan yang tertinggi di antara pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. 

Lima besar intansi dengan indeks tertinggi adalah Kemenpan RB dengan nilai indeks 4,88, Pemkab Banyuwangi nilai indeks 4,87, Pemprov Jabar nilai indeks 4,80, Pemprov Jatim nilai indeks 4,79, Pemkot Surabaya nilai indeks 4,78. Sementara indeks rata-rata SPBE nasional tercatat sebesar 3,23. 

Ada 47 indikator dalam empat domain SPBE pada pemantauan SPBE tahun 2025. Pertama, domain Kebijakan Internal, kedua domain Tata Kelola SPBE, ketiga domain Manajemen SPBE dan keempat domain Layanan SPBE yang terdiri atas penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, bersyukur dapat meraih capaian indeks SPBE tertinggi di antara pemerintah daerah lainnya se-Indonesia. Capaian ini merupakan hasil komitmen berkelanjutan dalam upaya digitalisasi di semua lini pemerintahan.

“Capaian ini semakin memotivasi kami untuk terus berkomitmen melakukan kinerja terbaik dengan  terus memaksimalkan sistem elektronik baik pada administrasi pemerintahan maupun integrasi pelayanan publik, dengan terus memperbaiki sistem tata kelola dan peningkatan kapasitas aparaturnya,” jelasnya.

Pelaksanaan evaluasi SPBE dilakukan setiap dua tahun sekali untuk memastikan penerapan SPBE pada instansi pusat dan daerah dilaksanakan secara berkelanjutan. SPBE adalah gambaran atas progres transformasi digital instansi, sekaligus menjadi panduan strategis dalam menyelaraskan penerapan pemerintah digital dengan kebijakan nasional. 

Ipuk mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang memberikan kepercayaan pada Banyuwangi dalam melaksanakan digitalisasi secara berkelanjutan. Salah satunya dengan menunjuk Banyuwangi untuk pelaksanaan program transformasi digital nasional. Yakni menjadi pilot project digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang bertujuan memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan transparan melalui aplikasi Portal Perlinsos.

Uji coba program ini telah berlangsung sejak bulan September 2025. Saat ini, project ini akan diperluas ke sejumlah daerah lain di Indonesia setelah melihat keberhasilan yang dilakukan Banyuwangi. 

“Ini adalah sebuah kepercayaan yang berharga dimana Banyuwangi menjadi model "laboratorium hidup" transformasi digital pemerintahan daerah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik secara nasional,” kata Ipuk.

Sebelumnya Banyuwangi juga telah memiliki sistem pelayanan publik digital terintegrasi Smart Kampung. Program digital ini dikembangkan sejak 2016 untuk mendorong budaya digital hingga tingkat desa. Pada Smart Kampung, selain untuk pelayanan publik terkait kependudukan, juga digunakan untuk permasalahan bantuan sosial, pendidikan, hingga kesehatan.