Diduga Ada Anggota Kabinet Ikut Mendesain Pemilu 2024 Ditunda
Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengkritik siasat penundaan Pemilu 2024. Ia menduga hal ini melibatkan Kabinet Indonesia Maju dan sejumlah ketua umum partai politik. Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut terlibat dalam desain penundaan pemilu.
"Jika informasi (pertemuan) ini benar, sangat disayangkan sekali. Ini menunjukkan sikap oportunis dan pragmatis, jauh dari sikap negarawan yang berpikir jauh ke depan untuk kemaslahatan bangsa dan negara," ujarnya dalam siaran pers Kamis 3 Februari 2022.
Muhammad Kholid menyebut tindakan politik seperti itu mengancam masa depan demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia akan berputar haluan ke era otoritarianisme.
Isunya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) sempat bertemu dengan Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam pertemuan itu, Zulhas diminta membuat pernyataan ke publik bahwa PAN mendukung penundaan Pemilu 2024. Luhut juga mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju.
Zulhas menceritakan itu semua dengan sejumlah petinggi PAN sekaligus meminta pendapat. Zulhas dan pejabat teras PAN lalu sepakat penundaan pemilu tapi tidak akan disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN yang digelar 15 Februari 2022.
Selang sepekan kemudian, atau pada 25 Februari, Zulhas baru mengumumkan bahwa PAN mendukung pemilu ditunda. Pernyataan itu disampaikan usai Ketum PKB Muhaimin Iskandar bicara di depan publik sehari sebelumnya.
Dikonfirmasi terkait pertemuannya dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Zulhas mengatakan komunikasi biasa saja dengan Luhut. "Saya berkomunikasi biasa dengan Pak Luhut," ujarnya kepada wartawan di gedung DPR Rabu 2 Maret 2022.
Sementara itu, Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi mengakui bahwa Luhut memang sering bertemu dengan tokoh politik. Namun, ia menampik usulan penundaan Pemilu 2024 didesain oleh Luhut.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie berpendapat bantahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai dalang wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 dianggap sebagai langkah cuci tangan.
Luhut seharusnya bicara langsung ke publik dan berterus terang mengenai ide penundaan pemilu, bukan justru meminta juru bicaranya, Joddy Mahardi yang menjelaskan.
"Kalau Jubir LBP membantah bukan dia dalang penundaan pemilu, lalu kenapa Zulhas bersuara dia dipanggil LBP. Tolong LBP jelaskan Jokowi sudah setuju. Agar ini tak ada simpang siur dan politik cuci tangan," ujar Jerry.
Menurut Jerry, pengakuan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengenai keterlibatan Luhut dalam kampanye penundaan pemilu masuk akal. Sehingga, bantahan yang disampaikan tak mengubah persepsi yang sudah terbangun di publik.
"Tidak ada api kalau tak ada bara, soalnya ini dosa konstitusi terbesar dan pengkhianatan reformasi," tuturnya.
Ia berkeyakinan tidak mungkin Zulhas berbohong dia diundang Luhut. Kalau benar seperti pernyataan Zulhas Jerry menyebut Luhut pengkhianat reformasi dan harus disingkirkan.
Partai yang Tak Siap Pamilu Mundur Saja
Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti mengusulkan partai politik yang tak siap mengikuti Pemilu 2024 sesuai jadwal untuk mundur dari kontestasi pesta akbar demokrasi.
Hal itu ia sampaikan merespons wacana penundaan pemilu 2024 yang digaungkan oleh beberapa ketua umum partai politik belakangan ini. Baginya, keputusan untuk mundur itu merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.
"Bagi parpol atau warga yang tidak siap untuk ikut jadwal Pemilu/Pilkada 2024 tentu dapat mempergunakan hak konstitusional menyatakan tidak akan ikut serta dalam perhelatan pemilu/pilkada 2024, menyatakan mundur atau tidak mempergunakan hak pilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi," kata Ray.