Demi Kedaulatan Pangan, Gubernur Jateng Minta Lahan Produktif Tetap Dipertahankan

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), agar zona hijau dan lahan produktif di wilayahnya terus dipertahankan. Sebab, provinsi ini dijadikan sebagai lumbung pangan nasional.

“Luas wilayah Jawa Tengah mencapai hampir 3,5 juta hektare, dan sekitar 1,5 juta hektare di antaranya adalah zona hijau. Kami harapkan ini tidak diubah jadi zona pembangunan. Ini demi menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan,” kata Luthfi dalam kegiatan pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) 2025 di Kabupaten Purworejo pada Kamis, 7 Agustus 2025.

Ia menambahkan, pada 2024 lalu Jawa Tengah menyumbang 18,8 persen dari total produksi pangan nasional, dan menjadi penopang utama program swasembada pangan. Karena itu, menjaga lahan pertanian berarti menjaga masa depan pangan bangsa.

“Kami ingin Jawa Tengah tetap menjadi ijo royo-royo, daerah subur yang memberi kontribusi nyata untuk ketahanan pangan nasional,” tutup Luthfi.

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebanyak 91 persen lahan pertanian abadi atau LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) di Jawa Tengah masih terlindungi dari alih fungsi.

Angka tersebut jauh di atas target nasional sebesar 87 persen, dan menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan realisasi tertinggi secara nasional.

“Jawa Tengah ini luar biasa. Masih surplus 4 persen dari target nasional. Banyak provinsi lain yang sudah lampu merah, tapi Jateng justru jadi contoh," kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam sambutannya.

Nusron juga menyebut, lahan pertanian di Jateng yang terjadi alih fungsi lahan merupakan salah satu yang paling rendah di Indonesia.