Deklarasi KAMI Biasa-biasa Saja, Ngapain Pemerintah Panik

Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) biasa-biasa saja untuk menyuarakan repleksi demokrasi, sehingga pemerintah tidak perlu panik.

"Ngapain panik?" kata Pengamat politik Haris Hijrah Wicaksana. "Di negara demokrasi hal itu hal wajar para tokoh menyuarakan dengan lantang mengkritisi kebijakan pemerintah, sepanjang kritikannya membangun dan solusi," kata Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisip) Setia Budhi Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Dalam deklarasi KAMI yang diketuai Din Syamsudin juga terdapat beberapa tokoh dan pemerintah memandang hal biasa di era demokrasi tersebut.

Pemerintah tidak perlu membesar-besarkan karena gerakan oposisi itu biasa-biasa saja sebagai refleksi demokrasi.

Di negara demokrasi itu tentu perlu ada kaum oposisi dengan menyuarakan lantang, karena mereka tidak berada di posisi pemerintahan.

Mereka para tokoh oposisi itu hanya memandang secara subyektif saja dengan selalu menyalahkan kebijakan pemerintah.

"Kami menilai gerakan deklarasi KAMI itu sebagai aksi damai dan tidak menjadikan ancaman untuk melakukan pemakjulan maupun menggulingkan pemerintah Joko Widodo  yang sah dan legal," katanya menjelaskan.

Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Wanto Sugito berpendapat deklarasi KAMI itu sebagai manuver politik yang mengatasnamakan rakyat.

"Namanya saja Koalisi Aksi. Jadi di situ yang ada hanya aksi politik. Jangankan menyelamatkan Indonesia, menjaga disiplin deklarasi dengan mematuhi protokol COVID-19 saja tidak bisa. Bandingkan dengan upacara HUT Kemerdekaan RI oleh DPP PDI Perjuangan di Lapangan Banteng, yang sangat tertib dan berdisiplin," kata Wanto yang juga sebagai Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Selatan.

Menurut dia, kredibilitas KAMI sudah tergerus dengan sendirinya oleh karakter para pengusungnya yang lebih mengedepankan manuver politik. (ant)