Blora masih dalam Zona Merah Kemiskinan

Wilayah Kabupaten Blora Jawa Tegah, sampai saat ini masih masuk ke dalam zona merah kemiskinan. Itu diungkapkan Bupati Blora Arief Rohman, saat berada di Pendopo Kecamatan Cepu, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi salah satu indikator Kabupaten Blora masuk dalam zona merah kemiskinan.

Selama ini, lanjut Arief Rohman, dalam upaya penanganan kemiskinan tersebut, berbagai stakeholder ikut dilibatkan.

Termasuk kolaborasi melalui corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial berbagai perusahaan juga terus dilakukan. Salah satunya dukungan dari PT Djarum dan Pemprov Jawa Tengah.

Di berharap, sinergi dengan PT Djarum tidak berhenti disini, bisa terus dilanjutkan. "Kami mohon untuk bisa membantu dalam rangka bergotong-royong mengentaskan kemiskinan ekstrem di Blora,” kata Arief Rohman.

Disampaikan, Pemkab Blora siap bersinergi dengan PT Djarum, termasuk dalam bidang-bidang lainnya. "Kami sampaikan terima kasih atas dukungan PT Djarum yang luar biasa," tambahnya.

Untuk diketahui, PT Djarum bersama Pemprov Jawa Tengah, telah membangun 70 Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) milik warga Blora.

Sampai sekarang telah mencapai 50 rumah. Sisanya masih dalam pengerjaan. Sebayak lima unit rumah telah diselesaikan, secara simbolis, rumah tersebut diserahkan di pendopo Kecamatan Cepu, Kamis 16 November 2023.

Deputi GM Community Development PT. Djarum, Achmad Budi Harto, menjelaskan, PT Djarum telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam pembangunan bantuan rumah itu.

Sehingga RSLH tersebut secara keseluruhan dibiayai dan dibangunkan sampai jadi oleh perusahaan. “Tahun ini betul kita ada 70 rumah yang kita tangani, Ini adalah rumah yang ke -50,” jelasnya.

Disampaikan, pembangunan RSLH tersebut memenuhi berbagai aspek dasar. Yakni sehat, aman, dan layak. Dengan demikian diharapkan masyarakat bisa semakin produktif untuk meningkatkan taraf hidup, serta dapat hidup bersih dan sehat.

Kepala Disperakim Jawa Tengah, Arief Djatmiko menyatakan, bahwa untuk mengentaskan persoalan RTLH, pemerintah memerlukan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya kolaborasi dan dukungan dari sektor perusahaan. "Yang kita lakukan ini tidak bisa sendiri, tapi kita lakukan kolaborasi,” katanya

Dia menjelaskan, di Jawa Tengah ada 19 kabupaten/kota termasuk dalam kemiskinan ekstrem. Salah satu program yang dilakukan dalam rangka mengatasi persoalan tersebut dengan mendorong pembangunan rumah layak huni hingga peningkatan taraf hidup masyarakat.

“Tahun ini Pemprov memberikan bantuan rumah di Blora kepada sebanyak 652 , sampai saat ini sudah terealisasi 635,” ujar Arief Djatmiko.