Arahan Presiden, Khofifah Siapkan Strategi 4K Hadapi Inflasi

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah menyiapkan strategi pengendalian inflasi dan potensi kemiskinan ekstrem yang akan melanda Indonesia di tahun 2023 ini.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Khofifah mengatakan, krisis ekonomi diprediksi melanda Indonesia karena dampak situasi geo politik dunia. Sehingga, seluruh kepala daerah diminta membuat upaya untuk menjaga kondisi ekonomi di daerah.

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Januari 2023, Pergerakan inflasi month-to-month di Jawa Timur pada bulan Desember 2022 mengalami inflasi sebesar 0,60 persen. Sedangkan inflasi y o y dan inflasi tahun kalender sebesar 6,52 persen.

“Dalam upaya pengendalian inflasi di Jatim, Pemprov Jatim melakukan strategi 4K. Keempat strategi tersebut adalah Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,” kata Khofifah dalam keterangan tertulis usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa 17 Januari 2023.

Strategi 4K itu, dijelaskan Khofifah adalah keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

Dalam upaya penanganan masalah kemiskinan ekstrem. Ia mengaku telah melakukan berbagai langkah seperti program elektrifikasi, program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), berbagai program bantuan sosial, serta program pemberdayaan usaha perempuan (JATIM PUSPA).

Tidak hanya itu, Pemprov Jatim sendiri telah memiliki best practice program yang selama ini telah berjalan. Seperti PKH-Plus dengan sasaran masyarakat Jatim berusia 70 tahun atau lebih dalam program PKH.

“Kami juga terus meminta Bupati/Walikota untuk terus blusukan mengecek di wilayahnya masing-masing mana yang masih ada kemiskinan ekstrem. Kami juga meminta Kepala Dinas PMD Jatim beserta Kepala Bakorwil untuk ikut menyisir wilayah-wilayah mana yang masih ada kemiskinan ekstrem,” kata mantan Mensos RI itu.

Tak hanya itu, gubernur perempuan pertama di Jatim itu mengatakan, dalam rapat tersebut Jokowi juga menekankan untuk juga menangani stunting. Pemprov Jatim saat ini memiliki dua macam intervensi . Yakni intervensi spesifik bidang kesehatan dan intervensi sensitif di bidang non kesehatan.

Selain itu, ditekankan pula terkait peningkatan investasi. Di Jatim saat ini telah ada Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur tentang percepatan pelayanan perizinan, deregulasi penanaman modal, promosi penanaman modal dalam dan luar negeri, serta pemberian insentif bagi penanam modal.

Insentif ini, lanjutnya, seperti pengurangan atau memberikan keringanan pajak daerah atau retribusi daerah, pemberian dana stimulan, dan pemberian bantuan modal. Sedangkan pemberian kemudahan seperti penyediaan data dan informasi terkait peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi

“Kami juga terus melakukan inovasi proses perizinan secara digital dengan memanfaatkan teknologi informasi yakni pelayanan perizinan online, pelayanan informasi investasi online, serta pelayanan Jatim Online Single Submission,” kata Gubernur yang juga Ketua PBNU itu.

Terakhir, masalah pengamanan jelang Pemilu 2024. Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim bersama Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya sudah mulai membahas strategi pengamanan dan analisa ancaman yang dapat timbul.