Apapun Hasil Praperadilan, Golkar Tetap Minta Setya Novanto Mundur

Jakarta: Apapun hasil praperadilan Setya Novanto nanti, nampaknya Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar bakal tetap mengevaluasi posisi Ketua Umum Golkar itu.

Walaupun jika menang dalam praperadilan atas status tersangka kasus korupsi e-KTP yang tengah disandangnya, Setya Novanto tetap didedak mundur.

"Tetap evaluasi. Seperti saya bilang seberapa jauh pengaruh e-KTP ini terhadap kinerja partai, khususnya elektabilitas dan popularitas," kata Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid di kawasan Slipi, Jakarta, Kamis, 28 September 2017.

Nurdin menegaskan, proses politik yang saat ini terjadi di Golkar tidak berkaitan dengan proses hukum praperadilan yang tengah dijalani Novanto.

Mantan Ketua Umum PSSI ini mencontohkan, saat Novanto baru ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP, partai langsung mengambil tiga langkah antisipasi.

Pertama, menyerahkan langkah hukum termasuk menunjuk pengacara yang dipercaya oleh Novanto, dan Golkar tidak mencampuri proses hukum. 

Kedua, membentuk tim advokasi yang menjelaskan pada kader Golkar dan masyarakat, bahwa tidak ada hubungan antara e-KTP dan Partai Golkar. Ketiga, mengambil langkah-langkah politik di DPR.

Dengan demikian, kata Nurdin, Partai Golkar tidak akan mencampuri urusan praperadilan Novanto, meski sang ketua umum memenangkan proses hukum tersebut. 

"Bukan tidak ada hubungannya. Urusan praperadilan urusan pribadi Novanto. Urusan DPP, urusan DPP Golkar," katanya.

Nurdin juga memastikan, dalam rapat pleno besok akan membahas sanksi para pengurus atau kader yang menjadi tersangka kasus e-KTP, termasuk Novanto.

"Seluruh struktur partai yang bersedia menjadi pengurus ada pakta integritas, besok rapat akan didiskusikan seberapa jauh kita menerapkan pakta integritas itu secara resmi," ujar Nurdin.

Keputusan final sidang praperadilan Setya Novanto melawan KPK atas status tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, akan digelar besok setelah selama sepekan mendengar keterangan kedua belah pihak dan juga saksi ahli yang dihadirkan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga politisi senior Partai Golkar, mendukung wacana mundurnya Setya Novanto dari kursi Ketua Umum Golkar.

JK menuturkan, hal yang tepat jika Setya Novanto mundur dari posisi di Golkar saat ini. Sebab, kata dia, partai punya pengaruh besar terhadap apa yang dilihat oleh publk

"Sepantasnya begitu. Karena ini kita tidak bicara pribadi atau kita tidak bicara hanya legalitas. Kita bicara image (citra). Partai itu tergantung image masyarakat," kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa, 26 September 2017.

Pernyataan JK ini muncul terkait hasil Rapat Pleno Harian DPP Partai Golkar, Senin 26 September kemarin, dimana muncul opsi agar Setnov mundur dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum.

Opsi agar Setnov mundur didasarkan pada alasan kajian elektabilitas Partai Golkar menunjukkan penurunan.

"Kalau publik sudah menyatakan pimpinannya jelek, apalagi pimpinannya begitu kan. Jadi memang keputusan itu, seharusnya demikian (mundur)," tandas JK.

Praperadilan ini bersamaan dengan keluarnya hasil rekomendasi tim kajian elektabilitas internal Golkar yang menunjukkan ada penurunan suara partai di tengah masyarakat. (kuy)