Antisipasi Perubahan Geopolitik, RI Fokus Soal ASEAN-Indo Pasifik

Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi mengatakan diterbitkan dokumen ASEAN tentang Indo-Pasifik dimaksudkan sebagai antisipasi perubahan geopolitik terkait beberapa hal. Di antaranya big powers, ancaman tradisional dan non-tradisional, serta untuk membangun kepercayaan di kawasan Asia Pasifik.

Seperti diketahui, dokumen ASEAN tentang Indo-Pasifik merupakan rilis setelah gelar acara 15th MIKTA Foreign Ministers’ Meeting, New York, Kamis 26 Sept4ember 2019.

Sebagai informasi, dokumen yang terbit pada Minggu tanggal 23 September 2019 tersebut memuat pandangan ASEAN akan kerja sama Indo-Pasifik yang terbuka dan inklusif.

Adapun kerja sama tersebut mencakup bidang maritim, konektivitas, Sustainable Development Goals (SDGs), ekonomi, serta bidang lainnya.

Lebih jauh dijelaskan Menlu Retno Marsudi, ASEAN mengharapkan Indo-Pasifik dapat berkontriibusi dalam menjaga dan memelihara perdamaian di kawasan Asia Pasifik maupun di tingkat global.

Dalam diskusi tersebut, Retno berkesempatan menyampaikan pandangannya atas peran penting kerjsa sama Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey and Australia (MIKTA) dalam multilateralisme.

“MIKTA merupakan mesin dan penjaga sistem multilateralisme,” katanya.

Oleh karena itu, Retno mengajukan inisiatif agar para Menteri Luar Negeri MIKTA dapat menyusun pandangan bersama terkait relevansi sistem multilateral.

Hal tersebut, menurutnya, untuk menjelaskan peran MIKTA dalam memajukan dialog terkait isu-isu global dan membangun beragam jenis kerja sama konkret.

Menyelesaikan berbagai isu

Sejak berdiri 2013 hingga saat ini, MIKTA telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan, termasuk mengeluarkan lebih dari 50 pernyataan bersama yang meliputi isu regional dan global.

Menlu Meksiko selaku Ketua MIKTA tahun 2019 menegaskan komitmen bersama MIKTA untuk penguatan multilateralisme dan terus mengharapkan dukungan bersama dalam memecahkan berbagai isu penting kawasan dank global.

Kali ini, pertemuan yang diselenggarakan di sela Sidang Umum Majelis PBB Ke-74 tersebut dihadiri oleh beberapa Menteri Luar Negeri dari negara anggota MIKTA.

Pada akhir pertemuan, para anggota peserta diskusi menyepakati dokumen “MIKTA Foreign Ministers’ Joint Statement on Terorism and Violent Extremism Condusive to Terrorism”.

Adapun dokumen tersebut memuat komitmen kerja sama penanganan terosisme dan ekstrimisme dalam beragam bentuk berikut manifestasinya.

Dalam diskusi kali ini, penggunaan media internet untuk mendukung tindakan kekerasan seperti serangan di Selandia Baru, Sri Langka, Norwegia dan beragam tempat di Amerika Serikat pun turut dibahas.

Hal tersebut dianggap harus di atasi dengan memastikan internet yang terbuka, bebas, dan aman sejalan dengan aturan dan prinsip Hak Asasi Manusia.

Negara-negara MIKTA menyepakati perlunya penguatan kerjasama internasional untuk memperjuangkan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, peserta juga sepakat mengakhiri segala bentuk diskriminasi, xenophobia, rasisme, dan intoleransi.