Alokasi Pupuk untuk Banyuwangi Hanya 50% dari Usulan di e-RDKK

Alokasi pupuk bersubsidi untuk petani Banyuwangi tahun 2024 turun. Dari usulan kebutuhan pupuk yang diajukan pada e- RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) pemerintah hanya memenuhi kurang lebih sebanyak 50 persennya saja.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Banyuwangi, Ilham Juanda menyatakan, usulan kebutuhan pupuk petani Banyuwangi yang tertuang dalam e-RDKK tahun 2024 pupuk urea sebanyak 49.139,74 ton dan pupuk NPK sebanyak 60.045,37 ton.

“Sedangkan alokasi sementara dari Kementerian Pertanian, pupuk urea sebanyak 25.947,68 ton, dan pupuk NPK sebanyak 17.642,36 ton,” jelasnya, Jumat, 12 Januari 2024.

Dia menjelaskan, berdasarkan data tersebut, dari usulan kebutuhan pupuk urea dan NPK untuk petani di Banyuwangi hanya terpenuhi sekitar 50 persen saja. Namun, namun menurutnya, Menteri Pertanian menegaskan bahwa Presiden menyetujui tambahan alokasi anggaran pupuk bersubsidi, sehingga diperkirakan akan mencukupi kebutuhan pupuk petani.

“Sudah diumumkan oleh pemerintah akan ada tambahan subsidi anggaran, Insya Allah mencukupi tambahan tersebut,” katanya.

Ilham menyebutkan, untuk mengatasi kurangnya alokasi pupuk tersebut, Pemkab Banyuwangi telah memprogramkan bantuan Pupuk Organik Cair (POC) sebagai salah satu program unggulan.

Selain itu, Dispertan, juga melakukan inovasi Cek Pubertas (Cek Pupuk Bersubsidi dengan Solusi Berkualitas) yaitu dengan mengembangkan RUPA (Rumah Layanan Pupuk Alternatif) minimal dua lokasi di setiap kecamatan.

Di dalam RUPA, lanjutnya, selain diberikan bantuan POC, petani juga diberikan bimbingan teknis (bimtek) pembuatan pupuk alternatif yaitu pembuatan MOL (Mikro Organisme Lokal) dan pupuk organik cair/padat yang dibuat dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar lingkungan hidup para petani itu sendiri.

“Kita mengembangkan inovasi, supaya petani memakai pupuk alternatif, pupuk organic. Supaya melengkapi kekurangan, ketergantungan pada pupuk subsidi,” pungkasnya.