Mahasiswa Tuban Desak DPRD Evaluasi Tunjangan hingga Pengadaan Kendaraan Dinas Inspektorat

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Tuban menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD setempat, Rabu 3 September 2025.

Dalam aksi damai ini, mereka menyampaikan delapan tuntutan. Dari kedelapan tuntutan itu dua diantaranya merupakan isu lokal, yaitu mendesak agar DPRD Tuban mengevaluasi kembali pengadaan kendaraan dinas baru di Inspektorat Tuban senilai Rp2,2 miliar. Pengadaan kendaraan tersebut ini dilakukan di tengah efisiensi anggaran.

Mahasiswa mendesak agar DPRD Kabupaten Tuban mengevaluasi tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Tuban. 

"Untuk dua tuntutan lokal ini akan kami kawal terus hingga tuntas," terang Ketua Umum HMI Tuban, Agus Siswanto di dampingi Ketua GMNI Tuban.

Dia menerangkan, selain menyampaikan dua tuntutan isu lokal, dalam aksi damai ini para mahasiswa juga menyampaikan enam tuntutan isu nasional. Diantaranya mendesak agar DPRD Tuban hingga DPR RI segera membatalkan kenaikan tunjangan dan fasilitas anggota DPR, sejalan dengan Keputusan Presiden pada 31 Agustus 2025.

Kemudian mendesak segera disahkanya RUU perampasan aset untuk memberantas korupsi, selanjutnya mendesak pengusutan tuntas dan transparan kasus meninggalnya Ojek Online (Ojol) Affan Kurniawan.

Selain itu, massa juga mendesak DPR untuk mengkaji ulang terkait dengan pasal 7a dan 7b terkait pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, lalu mendesak agar memecat wakil rakyat yang Toxic untuk masyarakat serta mendesak agar membenahi seluruh institusi publik secara serius.

Apabila nantinya beberapa tuntutan ini belum ada hasil yang sesuai, massa Mahasiswa memastikan akan kembali menggelar aksi yang lebih besar lagi.

"Ya jelas, kalau ini belum juga clear, kami akan membawa masa lima kali lebih besar dari pada ini," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menyampaikan, untuk tuntutan dari para mahasiswa ini ada yang beberapa diantaranya menjadi kebijakan pusat dan itu sudah ditindaklanjuti. 

"Kami tetap akan merekomendasikan untuk kita ditindaklanjuti ke DPR RI," kata Sugiantoro usai menemui para pengunjuk rasa bersama pimpinan DPRD yang lain.

Untuk tuntutan terkait kebijakan yang ada di DPRD Kabupaten Tuban, dia menerangkan akan segera menindaklanjutinya bersama dengan eksekutif untuk bersama-sama melakukan evaluasi.

"Semua tunjangan yang kami terima, kami mengikuti sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi karena ini ada instruksi dari presiden untuk mengevaluasi secara keseluruhan tunjangan-tunjangan yang melekat kepada DPRD, kami akan segera melaksanakan evaluasi itu secara menyeluruh," imbuhnya.

DPRD Tuban juga akan melakukan evaluasi terkait dengan tuntutan mahasiswa soal pengadaan kendaraan dinas di Inspektorat di tengah efisiensi. 

"Kita akan berupaya mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan terutama pengadaan kendaraan dinas yang akan datang," pungkasnya.