Agar Anggaran Tepat Sasaran, Langkah KemenpanRB Tekan Kemiskinan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) punya strategi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7 persen di tahun 2024. Upaya yang dilakukan fokus pada tata kelola birokrasi.

Angka Kemiskinan

Berdasarkan data BPS, September 2022, kemiskinan Indonesia sebesar 9,57 persen, menurun dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71 persen.

Pemerintah menetapkan target penurunan angka kemiskinan hingga tersisa 7 persen di tahun 2024. MenpanRB Abdullah Azwar Anas merinci jika penurunan kemiskinan rata-rata per tahun sebesar 1,2 persen, sehingga tersisa 7 persen di tahun 2024.

Sehingga di kementeriannya, ia berfokus pada tata kelola birokrasi agar mampu berperan maksimal dalam menekan angka kemiskinan.

"Maka salah satu langkahnya, mulai tahun ini, berbagai penilaian reformasi birokrasi kita bikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik. Salah satunya soal penanggulangan kemiskinan," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip dari Detik, Minggu 29 Januari 2023.

Upaya KemenpanRB

Eks Bupati Banyuwangi itu menyebut salah satu upayanya yaitu reformasi birokrasi tematik. Tujuannya mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui sejumlah upaya, di antaranya perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi, reformulasi program atau kegiatan sehingga lebih tepat sasaran, penyediaan dukungan IT melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE.

"Kementerian PAN-RB, sesuai dengan tugasnya, memperkuat tata kelola birokrasi dengan berbagai ekosistemnya. Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan pun telah diluncurkan pilot project-nya pada 3 provinsi dan 9 kab/kota," katanya.

Termasuk terkait arahan presiden agar anggaran terkait kemiskinan tidak dibelanjakan untuk kegiatan yang tak berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan. Seperti seminar yang berulang, sosialisasi program terpusat di kota-kota besar yang bisa dikurangi dengan pertemuan virtual.

"Jadi misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan Rp 500 triliun. Bapak Presiden ingin anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga," ungkapnya.

Anggaran terkait kemiskinan dengan segala ekosistemnya yang tersedia bila ditotal berkisar Rp 500 triliun, diharapkan menghasilkan dampak penurunan kemiskinan yang lebih signifikan.

Mengutip data Kemnekeu, Anas menyebut puluhan triliun telah digunakan untuk perjalanan dinas. Selanjutnya, perjalanan dinas bisa dipilih untuk menentukan yang dibutuhkan dan yang tidak.

Salah satu contohnya, kegiatan sosialisasi kebijakan kementerian di KemenpanRB sebagian besar dilakukan secara daring. "Semuanya kita kemas online untuk memudahkan seluruh daerah, tidak perlu ke Jakarta untuk berkonsultasi," katanya.

Kementeriannya juga menyediakan bantuan konsultasi terkait reformasi birokrasi secara online.

Penilaian di Awal Tahun

Selain itu, penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh kementeriannya kini dilakukan di awal tahun, bukan di akhir.

Misalnya soal stunting, sebagai bagian dari ekosistem pengentasan kemiskinan, dimasukkan sebagai variabel penilaian kinerja reformasi birokrasi pemda, tidak dievaluasi di akhir 2023.

Menurutnya, asistensi juga dilakukan dengan melibatkan Mendagri Tito Karnavian agar kerangkan logikanya tertata. "Jangan sampai programnya stunting, tapi kegiatannya hanya sosialisasi gizi, tanpa dibelikan gizinya setiap hari," tandasnya.