Village Development Forum 2017 Ajang Sharing Pengalaman Untuk Majukan Desa

Village Development Forum 2017 Ajang Sharing Pengalaman Untuk Majukan Desa

DITULIS USER

Rusmin Nuryadin
ngopiNEWS 24 Aug 2017 WIB

Jakarta-wapresri.go.id. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pagi ini membuka Village Development Forum 2017 di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka  Selatan Jakarta, Kamis, 24/8.

Dalam sambutannya Wapres menyampaikan terimakasih atas dukungan Pemerintah Australia dan berharap forum ini bermanfaat untuk melakukan berbagi pengalaman yang telah dilakukan untuk memajukan wilayahnya di negara masing-masing.

“Kehadiran saudara-saudara untuk sharing pengalaman apa yang telah dilakukan masing-masing negara untuk menjadi bagian upaya kita untuk selalu memperbaiki program-program yang ada di masing masing negara, ujarnya.

Lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa  tujuan semua pemerintah  suatu negara ialah memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, memberikan kemakmuran dengan meningkatkan nilai tambah dan juga kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat.

“DI Indonesia tentu juga berbagai upaya telah dijalankan baik, seperti pembangunan infrastrutur, pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dan karena penduduk Indonesia 60% berada di desa, tentu upaya upaya bersama itu juga ditujukan dan dinikmati oleh masyarakat desa, terangnya.

“Namun program ini masih dibutuhkan lagi suatu tingkat kemandirian desa karena itulah dalam Undang-Undang Desa 2014 antara lain diberikan suatu sistem yang langsung dapat dikembangkan di desa masing masing, imbuhnya.

Wapres memahami bahwa upaya memajukan desa yang berjumlah sekitar 75.000 desa  di Indonesia tidak mudah, hal ini perlu kerjasama yang baik antara pusat dan daerah yang sebenarnya telah dilakukan dengan berbagai program dan kegiatan di kementerian teknis sejak lama, saat ini 3 menteri yang menangani program dana desa.

“Sekarang program dana desa yang dilaksanakan secara bersama sama setidak-tidaknya oleh 3 Kementerian. Menteri Keuangan tentu mentransfer langsung dana itu ke Kabupaten, ke Desa. Kemudian Menteri Dalam Negeri karena negeri ini adalah otonomi maka tentu juga fungsi-fungsi penyeleggaraan pengawasan melalui Kementerian Dalam Negeri, dan tentu kemudian yang menjadi sektor penting ialah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan Transmigrasi yang memberikan program arahan dan tentu juga pembinaan langsung kepada daerah-daerah dan desa-desa yang jumlahnya seperti yang dikatakan tadi hampir 75.000, itu jumlah yang besar, ungkapnya.

Di forum tersebut Wapres  mendorong program kemandirian desa, untuk percepatan kemajuan desa.

“Pada waktunya nanti untuk mencapai tingkat bagaimana desa itu dapat melaksanakan program kemandirian sehingga upaya-upaya bersama yang di jalankan baik oleh pemerintah daerah maupun pusat akan bertemu dalam satu tujuan yaitu bagaimana memakmurkan pedesaan tersebut,ucapnya.

Wapres juga menyerukan akan terjadi urbanisasi besar-besaran jika daya beli masyarakat desa lemah, karena desa tersebut tidak mempunyai kemampuan ekonomi dan tidak bisa meningkatkan produktivitasnya. 

“Akan terjadi  urbanisasi  besar-besaran apabila desa tidak maju, apabila desa tidak mempunyai kemampuan ekonomi, apabila desa tidak meningkatkan produktivitasnya maka beban urban, kota, akan lebih besar lagi, namun apabila ada kemakmuran di desa, daya beli masyarakat ke kota akan lebih baik. Jadi akan menimbulkan keseimbangan daerah-daerah di Indonesia baik perkotaan maupun pedesaan,serunya.

Menutup sambutan Wapres menyampaikan apresiasinya dan berharap forum ini dapat  menghasilkan kebaikan bersama.

“Karena itulah saya berterimakasih atas penyelenggaraan seminar ini, konferensi ini, hingga dapat menghasilkan hal-hal perkara yang baik sehingga menjadi contoh yang terbaik untuk mengembangkan masyarakat masing-masing negara, khususnya di Indonesia ini,pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan Transmigrasi Eko Putra Sandjojo melaporkan Village Development Forum 2017 adalah forum pertemuan dan knowledge sharing yang melibatkan para pengambil kebijakan serta praktisi pembangunan perdesaan dari berbagai negara yang terdiri dari tiga rangkaian acara meliputi; Senior Executive Meeting (SEM), Plenary Session dan Parallel Workshop.

 "Kami berharap melalui penyelenggaraan forum ini, dapat saling bertukar ilmu pengetahuan dan pengalaman terkait pembangunan perdesaan di negara masing-masing sehingga dapat bermanfaat untuk menambah referensi dan wawasan pembangunan," tuturnya.

Menurut  Eko, dana desa merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan desa. Jumlah dana desa yang diterima oleh desa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, rata-rata setiap desa menerima dana desa sebesar Rp 800,4 Juta (60.000 USD). Kebijakan dana desa bukan hanya yang pertama di

Indonesia, namun juga merupakan kebijakan pertama dan terbesar di dunia yang mencakup 74.910 desa dan disalurkan secara langsung dari rekening Pemerintah Pusat ke rekening Pemerintah Desa dalam dua tahap,ucapnya.

Eko juga melaporkan, Village Development Forum 2017 diikuti oleh 9 perwakilan duta besar dan konsul general dari kedutaan negara-negara sahabat seperti Venezuela, Sudan, Italia, Bosnia Herzegovina, Belgia, Peru, Australia Selatan, Yordania, dan Afganistan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan kepala daerah, yaitu Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bupati Kabupaten Pelalawan Riau, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Bupati Kabupaten Lembata. Selain itu, hadir pula perwakilan-perwakilan dari Perguruan Tinggi.

Simposium  ini menyoroti fenomena global  kemiskinan di desa dan pedesaan di wilayah Pasifik yang memerlukan upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan desa dan membangun kemandirian daerah pedesaan, diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

 

Acara yang di gelar 23 hingga 25 Agustus 2017 ini, peserta akan fokus pada 3 bahasan yaitu (1) Pengelolaan daerah aliran sungai, energi terbarukan, perlindungan lingkungan, dan ekowisata; (2) Pemerintahan, partisipasi dan inklusi, penyediaan layanan publik, fasilitas pedesaan, bekerja di daerah tertentu; (3) Usaha Desa: satu desa satu produk, pengolahan sumber daya alam, keuangan makro, pemberdayaan perempuan, dan pengentasan kemiskinan.

Pada acara tersebut Wapres di dampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto , Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud., Tim Ahli Wakil Presiden, Sofyan Wanandi (KIP-Setwapres).

Penulis : Rusmin Nuryadin

Bagikan artikel ini

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang ditulis oleh user. Tanggung jawab isi sepenuhnya pada user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini. Namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.