Meresmikan Pembukaan Munas Kedaulatan (Bangsa) Indonesia
Wapres JK Memukul Gong Sebagai tanda Peresmian Pembukaan Munas Kedaulatan Bangsa

Meresmikan Pembukaan Munas Kedaulatan (Bangsa) Indonesia

DITULIS USER

Rusmin Nuryadin
Pemerintahan 26 Oct 2017 WIB

Jakarta-wapresri.go.id. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meresmikan Pembukaan Musyawarah Nasional Kedaulatan (Bangsa) Indonesia  di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan Jakarta, 26/10.

Diawal sambutannya Wapres mengatakan apabila berbicara 1 (satu) abad kemerdekaan berarti sampai tahun 2045, kalau dihitung dari sekarang berarti sisanya 28 tahun lagi, namun jika dihitung dari generasi, maka masih ada 1 generasi lagi yang ikut  bersama-sama menyelesaikan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang telah disepakati oleh Founding Fathers.

“Kalau kita berbicara tentang itu, berarti kita berbicara tujuan kita berbangsa. Tujuan kita berbangsa dengan jelas dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur, kesejahteraan bangsa. Artinya bagaimana kita mencerdaskan bangsa sehingga dapat bekerja untuk mencapai kemakmuran bersama yang adil,” ujarnya.

Lebih lanjut Wapres mengungkapkan, bahwa semua pemimpin bangsa mempunyai cita-cita yang sama,  seperti Bung Karno yang selalu membicarakan tentang perlunya kedaulatan politik, berdikari dalam ekonomi, dan  kebudayaan, sedangkan Pak Harto juga berbicara bagaimana pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas bangsa ini. “Semua memberikan jalan,” tuturnya.

Di kesempatan tersebut Wapres memaparkan kondisi politik, ekonomi, sosial dan keamanan di tengah ketidakpastian dunia, yang menurutnya Indonesia lebih baik jika dibandingkan dengan banyak negara.

“Kita mempunyai kesempatan yang cukup, karena kita memiliki prasarana ekonomi yang kita bangun, dan keadaan politik yang lebih baik, sehingga secara kondisi kita merasa bersyukur, dan selalu bangga pada jumlah penduduk yang mayoritas muslim moderat serta menempati nomor 4 di dunia,” terangnya.

Sebelumnya Ketua  Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said dalam sambutannya melaporkan tentang latar belakang dan tujuan Musyawarah IHN yang dihadiri sekitar 170-an akademisi, para ilmuwan, dan aktivis penggerak masyarakat sipil yang datang dari 60 kota, mewakili 57 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan sejumlah lembaga masyarakat sipil.  

“Musyawarah Nasional diselenggarakan sebagai iuran pemikiran bagi bangsa dalam mempersiapkan masa depan jangka panjangnya, yaitu menuju satu abad kemerdekaan, yang akan tiba tidak lama lagi, yaitu pada tahun 2045,” kata mantan Menteri ESDM.

Sudirman mengungkapkan pilihan  musyawarah sebagai bentuk dari pertemuan akademis (academic meeting) yang dimaksudkan untuk memberikan pesan tentang pentingnya format ini untuk dijaga karena musyawarah merupakan cara Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan.  

Dari rangkaian diskusi dan pertemuan, Sudirman mencatat tiga pokok masalah mendasar yang mengemuka dan memerlukan jalan keluar strategis untuk menjaga perjalanan bangsa Indonesia ke depan, guna meraih cita-cita kemerdekaanya.   

“Pertama, kesenjangan ekonomi yang makin nyata, yang jika tidak diatasi bisa-bisa makin mengarah pada retaknya ikatan-ikatan sosial.   Kedua, Kehidupan politik dan penegakan hukum kita yang bertali-temali satu sama lain, yang mencemaskan warga negara.   Perilaku sebagian elit politik yang (bahkan) memiliki peran sebagai pembuat dan penjaga hukum, tampak kasat mata menampakkan tindak tanduk yang tidak memcerminkan hormat kepada hukum.  Ketiga, tekanan suasana global yang memerlukan respon baik dalam perspektif investasi, cepatnya perubahan dan kemajuan teknologi, maupun soal-soal yang berkenaan dengan geopolitik internasional,” ungkapnya.

Musyawarah Nasional bertajuk Menyongsong Satu Abad Kemerdekaan itu diselenggarakan oleh IHN dan diketuai oleh Sudirman Said yang berlangsung di Holiday Inn hingga esok Jum’at siang.

Dalam acara tersebut Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud, dan Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi (KIP-Setwapres).

 

Penulis : Rusmin Nuryadin

Bagikan artikel ini

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang ditulis oleh user. Tanggung jawab isi sepenuhnya pada user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini. Namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.