Bertemu Sby, Ukm Klaten Minta Administrasi Kredit Usaha Rakyat Dipermudah

Seorang perwakilan pelaku UMKM di Klaten menyampaikan aspirasinya kepada SBY. Pertama-tama dia mengucap terimakasih atas program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR lazim disebut Kredit SBY karena memang diluncurkan pertama kalinya pada era pemerintahan SBY.

Belakangan, pelaku UKMK itu mengeluh. “Pada saat zaman  SBY, KUR itu mudah. Saat ini rumit," keluhnya. Akibatnya banyak pelaku UMKM di Klaten yang sulit mengakses KUR.

Pengakuan pelaku UMKM ini dinyatakan dalam acara silaturahmi SBY dengan masyarakat Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (27/10/2018).

Sesuai temanya "Giliran Rakyat Bicara", silaturahmi ini memang menjadi ajang penyaluran aspirasi masyarakat. Bukan hanya pelaku UMKM, tetapi juga petani, guru honor, penyandang difabel, pegiat seni budaya, hingga generasi milenial. Sekitar seribuan orang tumpah ruah di Omah...

Kembali ke laptop. SBY kemudian membeber kisah di balik KUR. Rupanya KUR lahir dari perjalanan SBY dan Ibu Ani Yudhoyono blusukan ke seantero Indonesia. Dari perjalanan itu SBY mencerap aspirasi dari berbagai kalangan yang salah satu outputnya adalah program KUR.

Apa yang disampaikan SBY mengingatkan saya pada pelatihan wirausaha yang saya terima di masa pemerintahan SBY.

KUR dirancang SBY sebagai stimulasi untuk mendorong masyarakat mengembangkan usaha-usaha mandiri. Melalui KUR, diharapkan rakyat berpartisipasi aktif megembangkan usaha, sehingga kemiskinan dapat ditekan. Melalui KUR, rakyat diberi fasilitas agar mampu mengakses modal dengan mudah, tidak lagi kesulitan sebagaimana meminjam di bank pada umum.

Pelaksanaan bersifat lintas sektoral, lintas instansi dengan mengikutsertakan enam bank pelaksana, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri serta Perum Jamkrindo dan PT Askrindo sebagai lembaga penjamin.

Dalam penyaluran, KUR dapat disalurkan secara langsung dari bank ke nasabah UMKM dan koperasi. Tapi, dapat juga tidak langsung dengan melibatkan kerja sama antara bank pelaksana KUR dengan lembaga keuangan lainnya, seperti BPR, LKM, Koperasi, BMT, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dan lain-lain. Skema penyaluran tidak langsung memungkinkan perluasan jangkauan penyaluran KUR, terutama bagi bank-bank penyalur yang memiliki keterbatasan jaringan di pelosok perdesaan. Dengan skema pembiayaan semacam ini akses KUR jadi lebih mudah.

Jadi, adalah benar apa yang disampaikan SBY. "Jadi kalau bertele-tele, berbelit-belit, itu tidak sesuai dengan semangat KUR yang dirancang di masa saya," kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.