KPK Bidik Pelaku Korupsi, Bukan Warna Bajunya

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, tidak mempunyai target untuk membidik kepala daerah tertentu. Semua Kepala yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) berdasarkan laporan masyarakat dan alat bukti.

"KPK tidak melihat dia siapa, berasal dari mana. Tapi apa yang dia lakukan dan apa buktinya. Kalau unsur ini terpenuhi KPK baru bergerak, tidak ada yang dikarang-karang," kata Basaria ketika dihubungi Minggu 20 November 2018.

Dicontohkan, Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu yang terkena dalam operasi tangkap tangan (OTT). Remigo ditangkap atas dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2018. Penyidik KPK menyita barang bukti berupa uang Rp 150 juta dalam OTT itu.

"Fakta ini menunjukkan KPK baru melakukan OTT setelah ada barang bukti," kata ketua KPK.

"KPK memperlihatkan data, sejak Januari 2018 sampai 20 November 2018, sudah 37 kepala daerah yang ditangkap KPK melalui OTT maupun hasil pengembangan kasus korupsi dari tersangka lain."

KPK memperlihatkan data, sejak Januari 2018 sampai 20 November 2018, sudah 37 kepala daerah yang ditangkap KPK melalui OTT maupun hasil pengembangan kasus korupsi dari tersangka lain.

Berikut 37 kepala daerah yang terkena OTT KPK:

1. Amran Batalipu, Bupati Buol

2. Muh. Hidayat Batubara, Bupati Mandailing Natal

3. Hambit Bintih, Bupati Gunung Mas Kalimantan

4. Rachmat Yasin, Bupati Bogor

5. Yesaya Sombuk , Bupati Biak Numfor

6. Ade Swara, Bupati Karawang

7. Ojang Suhandi, Bupati Subang

8. Yan Anton Ferdian, Bupati Banyuasin

9. Atty Suharty Tochija, Wali Kota Cimahi

10. Sri Hartini, Bupati Klaten

11. Ridwan Mukti, Gubernur Bengkulu