Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti beri keterangan pers tentang proses lelang.
Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti beri keterangan pers tentang proses lelang.

Wow, 6 Ribu Lebih Paket Senilai Rp 40,5 Triliun Telah Dilelang

Ngopibareng.id Pemerintahan 27 March 2018 22:49 WIB

Kerja keras Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggenjot serapan anggaran mulai menampakkan hasil. Hingga 27 Maret 2018 pukul 12.00 WIB telah melelang sebanyak 6.019 paket senilai Rp 40,5 triliun dari rencana sebanyak 9.700 paket senilai Rp 82 triliun.

Dari jumlah paket yang sudah dilelang, 47% atau sebanyak 2.884 paket senilai Rp 16,48 miliar sudah terkontrak dan dimulai pekerjaannya.

"Prinsipnya kami terus bekerja keras agar semua pelelangan di bulan April 2018 sudah selesai semuanya diumumkan. Namun masih ada yang baru bisa dilelang usai bulan April biasanya pekerjaan yang bersifat rutin. Sementara untuk target serapan tahun 2018 ditargetkan mencapai 95% atau lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar 93%,” kata Sekretaris Jenderal Anita Firmanti di Jakarta.

Salah satu proyek infrastruktur yang ditangani Kemnterian PUPRSalah satu proyek infrastruktur yang ditangani Kemnterian PUPR.

Jumlah paket yang telah dilelang sebagian besar merupakan paket di empat Direktorat Jenderal (Ditjen) yakni Ditjen Bina Marga sebanyak 1.731 paket senilai Rp 23,2 miliar, Ditjen Sumber Daya Air sebanyak 1.951 paket senilai Rp 7,2 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 1.333 paket senilai Rp 5,5 triliun dan Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak 430 paket senilai Rp 3,8 triliun.

Kebijakan pemaketan di Kementerian PUPR, 90% paket yang dilelang diperuntukan bagi kontraktor skala kecil-menengah dan jasa konsultan swasta.

Total anggaran Kementerian PUPR Tahun 2018 sebesar Rp 107,38 triliun dimana 81% atau Rp 88 triliun merupakan jenis belanja modal dan belanja barang berkarakter belanja modal. Sementara untuk progress penyerapan anggaran tercatat 8,45% dan progress fisik sebesar 9,58%.

Proyek di perbatasanProyek di perbatasan.

Untuk tahun 2018 dan 2019, sesuai dengan arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bahwa tidak ada lagi proyek pembangunan infrastruktur baru kecuali pembangunan bendungan dan irigasi. Anggaran akan difokuskan untuk menyelesaikan infrastruktur yang sudah dibangun sebelumnya.(*)

Penulis : Azhari

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

01 Nov 2020 10:50 WIB

Isu Menkes dan Menteri PUPR Positif Covid-19, Jubir Angkat Bicara

Human Interest

Menkes Terawan dan Menteri PUPR diterpa isu positif Covid-19.

23 Sep 2020 17:46 WIB

PUPR Ajukan Dana Rp1,5 T untuk Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo

Nasional

Pengajuan anggaran itu untuk ganti rugi perusahan korban lumpur Lapindo.

23 Jun 2020 10:20 WIB

Lantik 489 Pejabat, Menteri PUPR Minta Teladani Baharuddin Lopa

PUPR

Menteri PUPR melantik 489 pejabat baru di kementeriannya.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...