Moch. Zaeni (kiri) menunjukkan surat berisi saran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang penanganan Covid-19. (Foto: Muh Hujaini/Ngopibareng.id)

Warga Banyuwangi Kirim Saran Penanganan Covid-19 Pada Presiden

Jawa Timur 21 April 2020 15:00 WIB

Seorang praktisi hukum Tata Negara di Banyuwangi, Moch. Zaini, mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut berisi saran penanganan pandemi Covid-19 dengan mengacu pada Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan. Surat tersebut dikirim melalui kantor Pos Banyuwangi, Selasa, 21 April 2020.

"Hari ini kita kirim saran untuk pemerintah pusat. Surat terbuka ini dikirim ke Presiden Joko Widodo melalui Kantor Staf Kepresidenan," kata Zaeni, ditemui usai mengirimkan surat di Kantor Pos Banyuwangi.

Zaeni menyatakan, mengacu pada Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan pemerintahan pusat menerapkan dan mencabut wilayah kekarantinaan kesehatan.

Sementara pada Ayat (2) disebutkan pemerintah pusat menerapkan dan mencabut wilayah atau pintu masuk yang dikategorikan sebagai kekarantinaan kesehatan.

"Ayat (1) dan (2) bisa dilaksanakan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah.
Peraturan pemerintah itu peraturan pelaksana," jelasnya.

Dalam surat tersebut, Zaeni memberikan saran agar pemerintah melakukan sentralisasi penanganan Covid-19. Pasien positif Covid-19, PDP dan ODP dikumpulkan di kabupaten tertentu. Dengan syarat semua kabupaten itu harus berdekatan.

"Jadi tidak terdampak ke seluruh Indonesia. Hanya tersentral di empat daerah Kabupaten saja," jelasnya.

Untuk daerah yang lain di luar empat Kabupaten tersebut merupakan daerah yang warganya negatif corona. Sehingga pendidikan, pariwisata, di luar empat wilayah itu dapat berjalan dengan normal. Pemerintah pusat fokusnya hanya pada empat daerah itu saja.

"Dengan konsep seperti ini tugas TNI Polri lebih ringan. Karena tersentral yang dijaga hanya empat daerah tadi," tegasnya.

Saran yang disampaikan pada pemerintah ini menurut Zaeni merupakan ide pribadinya bersama rekan sejawatnya di komunitas kajian hukum pemerintahan dan Tata Negara. Dia menyebut, konsep ini belum pernah diterapkan di Negara manapun. Dia meyakini dengan konsep ini roda ekonomi dan sektor lainnya bisa normal kembali. Karena hari ini ekonomi kacau, pendidikan libur, dan pariwisata juga berhenti.

"Harapan saya mungkin teman-teman yang ahli dibidang lain bisa mengirim surat terbuka untuk penyembuhan ibu Pertiwi. Ini bukan masalah orang perorang, bukan kabupaten atau kota. Ini masalah kita semua secara nasional," tegasnya.

Penulis : Muh Hujaini

Editor : Yasmin Fitrida

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

11 Aug 2020 13:27 WIB

Perlu Revitalisasi Karakter Ajaran Kiai Dahlan, Wasiat Kader NA

Khazanah

Pesan khusus Tokoh perempuan Muhammadiyah, Chamamah Soeratno

11 Aug 2020 13:24 WIB

Cawali PDIP untuk Surabaya Diumumkan Tanggal 19 Agustus

Pilkada

Selain Surabaya ada empat daerah lain

11 Aug 2020 13:12 WIB

Rekom Surabaya Diundur, Waktunya Konsolidasi PDIP Surabaya

Pilkada

Sudah menjadi rahasia umum ada tiga faksi di tubuh PDIP Surabaya.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...