Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin, ketika mulai menjalani tugas negara. (Foto: Istimewa)

Wapres Ingatkan Disiplin ASN, Larang Cadar dan Celana Cingkrang

Nasional 03 November 2019 05:55 WIB

Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin, mengatakan, larangan memakai cadar dan celana cingkrang di kantor pemerintahan merupakan upaya penegakan disiplin berpakaian bagi aparat sipil negara (ASN).
Wapres merespon usulan Menteri Agama, Jenderal TNI (Purnawirawan) Fachrul Razi tentang hal itu.

"Itu dalam rangka disiplin saja, penegakan disiplin. Pemerintah itu kan ada aturannya, ada aturan pakaian seperti apa, kalau dia tentara perempuan, polisi perempuan itu harus seperti apa, kemudian pegawai negeri seperti apa," kata Ma'ruf Amin, dikutip Sabtu, 2 November 2019.

Terkait apakah larangan tersebut dapat mengurangi tingkat radikalisme di Indonesia, Wapres mengatakan bahwa penanggulangan radikalisme sudah menjadi komitmen pemerintah.

"Soal radikalisme, saya kira memang sudah menjadi komitmen semua pihak untuk menangkal radikalisme, apakah radikalisme ideologis atau bisa juga radikalisme separatis. Saya kira itu memang kalau dibiarkan akan merusak keutuhan bangsa," jelasnya.

Sebelumnya, Fachrul mengatakan larangan menggunakan cadar bagi muslimah dan celana sebatas mata kaki bagi muslimin akan diatur dalam peraturan menteri.

Menurut dia, penggunaan atribut keagamaan dalam kedinasan ASN tidak menentukan ukuran keimanan seorang pegawai negeri.

ASN terikat aturan dalam berpakaian yang digunakan di lingkungan kantor pemerintahan.

Kementerian Dalam Negeri sudah menerapkan aturan berpakaian ASN dalam lingkungan kerjanya, yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Sebelumnya, Fachrul Razai juga mengaku, untuk melarang seseorang pakai cadar atau niqab bukan urusannya sebagai menteri agama. Namun di Instansi Pemerintah memang mengeluarkan aturan adanya larangan menggunakan benda yang menutup wajah, niqab dan helm misalnya.

"Kalau melarang-larang bukan urusan Menag. Kalau di pemerintah enggak boleh karena ada aturannya. Yang tidak boleh masuk ke pemerintahan itu bawa helm mukanya enggak keliatan," jawabnya soal polemik rencana larangan memakai cadar di pemerintahan.

Penulis : Riadi

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

28 Sep 2020 20:12 WIB

Khofifah Pesan ASN di Malang Tak Ikut Politik Praktis di Pilkada

Pilkada

Gubernur Jatim itu menyatakan sudah ada sanksi yang menanti.

28 Sep 2020 20:00 WIB

Wapres Sebut Parmusi Berdayakan Ekomi Rakyat

Nasional

Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) memberdayakan perekonomian.

28 Sep 2020 11:00 WIB

Wapres: Perlu Komitmen Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Nasional

Pemerintah harus memenuhi hak atas informasi kepada masyarakat.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...