Wapres JK Tak Sungkan Kritik Pemerintah

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), mengatakan di tengah gesekan politik yang semakin memanas, semua pihak harus melihatnya dengan bijak demi kepentingan bangsa yang lebih besar.

Sebagai Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) harus menjadi bumper ketika pemerintah mendapatkan kritikan pedas. Namun tidak ia pun tak sungkan sungkan mengkritik pemerintah, kalau ada yang keliru.

Beragam kritikan telah dilontarkan JK mulai dari pembangunan jalan tol, MRT hingga LRT yang dianggap kemahalan. JK mengaku hanya ingin bersifat objektif dan menurutnya pemerintah juga bisa salah.

"Saya ingin objektif bahwa pemerintah juga bisa keliru sehingga harus kita perbaiki," ujar JK di Jakarta, Minggu 3 Februari 2019.

Menurut JK, pembangunan infrastruktur adalah baik, tapi juga harus dipikirkan bagaimana dampaknya. Seperti pembangunan jalan tol ternyata berdampak negatif bagi perekonomian di daerah sekitar jalan yang tergantikan oleh jalan tol.

"Makin banyak tol hampir semua daerah kesulitan seperti Indramayu, itu seperti ditinggalkan orang yang beli oleh-oleh atau apa. Kedua jalan, kereta atau pun angkutan massal tidak bsia dibikin sepotong harus lengkap. Di Jakarta itu minimal haru ada MRT 200 km baru Jakarta tidak macet," ujarnya.

Kritik yang diserukan JK tersebut bukan dilakukan belakangan ini saja, ketika masa jabatannya hampir habis. Untuk LRT dia mengaku sudah mengkritik sejak masih dalam perencanaan.

"Satu lagi sebelum dibangun saya sudah jelaskan bahwa ini kelewat mahal. Tiga tahun lalu saya secara tertulis saya sampaikan ke menterinya ini terlalu mahal harus dikaji ulang. Jadi bukan tiba-tiba, 3 tahun lalu saya sudah kritik ini kemahalan," kata JK.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon secara terpisah memuji sikap dan keterbukaan JK. "Tidak semua pejabat pemerintah mau terbuka dengan kritik. Bahkan ada yang menyamakan kritik dengan ujaran kebencian. Kemudian orang yang melontarkan kritik itu dicari cari kesalahannya untuk dipolisikan dengan menggunakan tangan orang lain dengan menjadikan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai senjata untuk memenjarakan lawan politik yang mengkritik kebijakannya," kata Fadli Zon. (asm)