Wakil Ketua DPRD Surabaya: Surabaya Harus Naik Kelas

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah menegaskan, Surabaya harus naik kelas dalam hal pelayanan terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, dan hunian yang layak.

Laila mengatakan, hal itu karena sampai saat ini masih banyak yang menjadi catatan dan perlu untuk dibenahi. Apalagi, kekuatan fiskal berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp5,4 triliun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp10,3 triliun sangat memadai.

"Dengan kemampuan ini Surabaya sudah saatnya naik kelas," kata Laila, Rabu 16 September 2020.

Menurutnya, Surabaya perlu menunjukkan diri memang sebagai kota terbesar nomor di Indonesia. Mengingat, Surabaya menjadi perlintasan perekonomian dan perdagangan bukan hanya untuk sendiri tapi Jawa Timur, bahkan nasional.

Berdasar data, Indeks Pemabangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Surabaya berada di peringkat 19 se-Jatim. Posisi yang rendah dengan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) yang tinggi menjadi tak sebanding.

Padahal, jelasnya, Surabaya terjangkau oleh infrastruktur. Dari 63 Puskesmas hanya 21 yang memiliki sarana untuk rawat inap. “Kami di dewan sudah sering mengkritisi, tapi tidak ada perubahan," ungkapnya politisi PKB itu.

Laila mengungkapkam, anggaran Dinas Kesehatan Kota Surabaya lebih kecil ketimbang Dinas Kebersihan Kota. Kondisi ini menjadi kontraproduktif dari sisi pelayanan kebutuhan hajat dasar masyarakat, karena kesehatan menjadi amanat Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat harus dipenuhi.

"Ini menjadi tolak ukur kepedulian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Standar pelayanan harus lebih baik, terutama di kesehatan dan pendidikan," imbuhnya.

Selain itu, ia juga menyoroti masalah pendidikan yang masih ada dikotomi antara negeri dan swasta. Ia mengatakan, yang dibutuhkan warga bukan hanya sekolah negeri tapi juga akses jangkauan kepada pendidikan.

“Bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menaikkan kualitas sekolah swasta. Sehingga rakyat bisa memiliki kesempatan yang sama terhadap akses pendidikan yang bisa mencerdaskan masyarakat Surabaya," katanya.

Laila mengaku banyak pengaduan masyarakat tentang pendidikan yang masuk ke mejanya. Wali Kota Surabaya saat ini diakui banyak orang memberikan kemajuan di bidang keindahan. Namun, Surabaya dituntut naik kelas bukan hanya dari keindahan kotanya, tetapi juga kebutuhan dasar warga.

Di bidang hunian dan tempat tinggal, Laila mengungkapkan masih banyak kampung yang ada di jantung kota belum layak huni. Itu terbukti dengan minimnya fasilitas umum, jamban, dan tempat kumuh.

Ia mengakui memang upaya pemerintah membangun rumah susun sudah baik, namun kapasitasnyamasih minim. Karena masih ada banyak yang tengah mengantri untuk bisa mendapat tempat.

Karena itu, Laila mengaku, akan terus melakukan evaluasi dan memberikan masukan. Sebab, kemampuan fiskal Surabaya sangat besar yang harus dimanfaatkan dengan benar dan tepat sasaran dalam alokasi distribusi dan stabilisasi.

“APBD harus digunakan dengan skala prioritas yang tepat sasaran sesuai kebutuhan, dan memiliki dampak pada peningkatan kesejahteraan serta mampu mengurangi ketimpangan sosial, pembangunan tidak boleh lagi hanya menyentuh casing di permukaan saja tapi fondasi kebutuhsn dasarnya lemah,” ujarnya.

Laila menyinggung semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Semangat ini bukan sebatas untuk kepentingan kontestasi politik, tapi sudah menjadu ruh pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.