DPRD Jatim Nilai Risma Tak Kooperatif Terhadap Upaya Menpora

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak emosi melihat tindakan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang tidak memberikan akses kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali ke Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu 3 November 2019.

Ia kecewa dengan tindakan tersebut, karena itikad baik Menpora untuk bisa melihat dan segera menyusun rencana persiapan Piala Dunia U-20 2021 tidak direspon dengan baik.

"Peninjauan itu diharapkan memberikan dampak positif bagi kepentingan olahraga di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya. Misi utama Pak Menteri datang ini kan untuk kebaikan kita dan nama harum bangsa Indonesia. Kok Wali Kota Surabaya sampai tidak membukakan pintu. Saya sangat sayangkan mentalitas seorang birokrasi seperti itu di era yang serba terbuka ini," kata Sahat.

Sahat menilai wali kota sangat tidak kooperatif untuk menerima kunjungan dari menteri yang mendapat amanah langsung dari Presiden Joko Widodo.

"Saya menyesalkan sikap Wali Kota yang tidak kooperatif. Sebagai seorang birokrasi tentu dia mempunyai azas-azas ketaatan untuk satu tingkat di atasnya maupun apa yang menjadi aturan dari pemerintah pusat," katanya.

Ia menjelaskan, kunjungan menpora ini untuk melihat kesiapan stadion, mengingat ada begitu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Apalagi, baru saja stadion tersebut mengalami kerusakan pasca kerusuhan suporter.

Sementara itu, saat disinggung kaitan politik dalam perselisihan kedua kepala daerah, Sahat menegaskan tidak ada unsur politik, yang ada hanya miss komunikasi.

"Saya tidak melihat ada kaitan politik, tapi saya pikir kalau misalnya wali kota tidak bisa komunikasi paling tidak kadisporanya bisa, dan saya tahu bahwa kadispora provinsi sudah makan komunikasi untuk itu," katanya.

Di sisi lain, pakar komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair), Dr Suko Widodo menilai apa yang dilakukan Risma atau Dispora Surabaya yang tidak menerima kedatangan Menpora sangat tidak etis.

"Kalau berkaca dari etika komunikasi ini sangat tidak etis," kata Suko.

Apalagi, yang ditolak adalah sekelas menteri yang diperintah langsung presiden untuk melakukan persiapan.