Wakapolda: Semua Tahapan Pilkada Harus Taati Protokol Kesehatan

Kepolisian Daerah Jawa Timur meminta semua tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang dijalankan dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Dalam era Pandemi Covid-19 ini, penerapan protokol kesehatan dalam pentahapan pilkada menjadi salah satu hal yang paling utama dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Hal ini disampaikan Wakil Kepala (Waka Polda) Polda Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo usai menyaksikan Simulasi Sistem Pengamanan Kita (Sispamkota) pilkada 2020 di depan Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Rabu, 16 September 2020.

"Yang tak kalah penting  di dalam pelaksanaan pelatihan tadi, semua diwajibkan untuk mentaati protokol kesehatan dari pentahapan demi pentahapan itu adalah yang utama," tegas Wakapolda.

Dia menyatakan, pilkada serentak tahun ini berbeda dengan situasi sebelumnya. Sebab, saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19. Apalagi Jawa Timur masih memberikan kontribusi angka terkonfirmasi positif Covid-19.

Kesiapan dalam menjalankan protokol kesehatan itu, menurutnya semua harus ada. Dari setiap pentahapan baik petugas keamanan, medis, maupun penyelenggara pemilu pun  semua harus menjalankan protokol kesehatan. Dia menyebut ini adalah patokan yang harus  dilaksanakan pada saat menjalankan pentahapan pilkada yang akan  laksanakan.

"Untuk itu dengan latihan ini diharapkan baik masyarakat maupun petugas keamanan dan penyelenggara pilkada betul-betul bisa melihat itu dengan baik dan bertanggung jawab," ujar polisi yang pernah menjabat sebagai Kapolres Banyuwangi pada tahun 2010 ini.

Dalam simulasi tersebut digambarkan sekelompok massa pendukung salah satu calon melakukan unjuk rasa di Kantor KPU. Penyebabnya, diduga ada kecurangan dalam penghitungan suara. Aksi unjuk rasa ini berlangsung anarkis. Sehingga sempat terjadi aksi saling dorong antara Polisi dan pengunjuk rasa.

Pengamanan melibatkan pasukan Dalmas dari Polresta Banyuwangi, Polres Situbondo, Polres Bondowoso dan Polres Jember dan Unit K9. Karena massa menjadi beringas dan mulai melakukan perusakan akhirnya diterjunkan pasukan PHH Brimob Polda Jatim berikut dengan water canon dan kendaraan taktis.

Petugas Kepolisian juga meminta bantuan pasukan anti anarkis Polda Jatim. Petugas sempat mengeluarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Slamet menyatakan dalam simulasi tersebut bisa dilihat bagaimana kesiapan unsur pengamanan yang ada di Banyuwangi, mulai TNI Polri, Linmas dan penyelenggara pilkada untuk mempersiapkan pentahapan. Baik itu saat pemungutan suara maupun pasca pemungutan suara.

"Tentunya latihan yang dilakukan tadi ini menggambarkan bagaimana kesiapan unsur terkait pengembangan dan penyelenggara pemilu yang ada di Banyuwangi betul-betul menyiapkan diri," jelasnya.

Untuk pengamanan pilkada sendiri menurutnya, Polda Jatim menurunkan kekuatan maksimal yakni sekitar 250 ribu personil dengan dibantu TNI dan intansi terkait yang bersinergi dalam pengamanan. Dia bersyukur hingga saat ini Jawa Timur secara umum dalam keadaan kondusif.

"Yang tak kalah pentingnya untuk Banyuwangi. Mari kita jaga Banyuwangi ini dalam situasi kondusif dan kita semua bisa merasakan bagaimana di Banyuwangi. Sayang kalau kita tidak bisa saling menjaga terkait dengan masalah pilkada yang terkait dengan masalah Kamtibmas di Banyuwangi," pungkasnya.