Mantan Ketua PPP Muhammad Romahurmuziy menyatakan pikir-pikir atas vonis Pengadilan Tipikor.

Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan, Rommy dan JPU KPK Pikir-pikir

Nasional 21 January 2020 02:09 WIB

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta pada Muhammad Romahurmuziy. Namun, mantan Ketua PPP itu menyatakan pikir-pikir atas vonis yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal yang sama juga dilakukan oleh jaksa dari KPK.

"Atas putusan yang disampaikan majelis hakim, kami menyatakan pikir-pikir," ujar anggota DPR RI 2014-2019 itu, di Jakarta, Senin 20 Januari 2020.

Rommy mengaku ia akan berdiskusi dengan keluarga dan penasehat hukum terkait putusan itu.

Hal serupa juga dilakukan oleh JPU KPK Wawan Yunarwanto. Wawan mengaku akan berdiskusi dengan para pimpinan KPK sebelum memutuskan menerima atau banding. "Apakah nanti kami akan menerima putusan atau banding, nanti akan kami sampaikan dalam persidangan tujuh hari ke depan," ujar Wawan.

Sedangkan, Ketua Majelis Hakim Fashal Hendri dalam persidangan mengatakan terdapat waktu selama tujuh hari bagi Rommy maupun JPU KPK untuk menyampaikan sikap atas keputusan itu.

"Karena kedua pihak pikir-pikir, maka keputusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Kami ingatkan, jika dalam waktu tujuh hari tidak menyatakan sikap, berarti menerima putusan ini," katanya, dikutip dari Antaranews.

Muhammad Romahurmuziy terbukti menerima suap sebesar Rp225 juta dari Kepala Kantor Kemenag provinsi Jawa Timur Haris Hasanudin dan Rp91,4 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

Penulis : Dyah Ayu Pitaloka

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

26 Sep 2020 19:04 WIB

Bapak Kerja Keras, Ibu Bercinta dengan Guru di Ruang Kelas

Jawa Timur

Ditinggal suami merantau, seorang perempuan di Tulungagung selingkuh.

26 Sep 2020 18:58 WIB

Kacamata John Lennon Dilelang

Ekonomi dan Bisnis

Sotheby's lelang memorabilia The Beatles termasuk kacamata John Lennon.

26 Sep 2020 18:42 WIB

Ganjar Setuju Proses Hukum Pesta Dangdut di Tegal

Nusantara

Proses hukum harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...