Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kemenkeu Isa Rahmatarwata memberi penjelasan kepada media usai Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019. (foto: Ant)

Utang Rp731 M, Lapindo Baru Cicil Rp5 Miliar

Nasional 02 July 2019 23:30 WIB

Kementerian Keuangan mengatakan Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya baru membayar cicilan utang mereka kepada pemerintah sebesar Rp5 miliar.

"Sejauh ini pembayaran yang pernah dilakukan adalah pada Desember 2018 sebanyak Rp5 miliar," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kemenkeu Isa Rahmatarwata dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019.

Isa menyebutkan utang Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya sekitar Rp731 miliar ditambah bunga sebesar empat persen.

Dia mengatakan Kementerian Keuangan sampai saat ini tetap meminta Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka untuk membayar kembali dana pinjaman yang diperoleh dari pemerintah sesuai ketentuan dalam perjanjian yang dicapai pada Juli 2015.

Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa utang harus lunas pada Juni 2018. Namun, sampai saat ini, Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya baru memenuhi kewajiban pembayaran cicilan utang pada Desember 2018, sebesar Rp5 miliar.

Utang tersebut berasal dari pinjaman pemerintah untuk melunasi pembayaran tanah dan bangunan warga yang terkena dampak lumpur di Sidoarjo.

Untuk mendorong pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian, Kementerian Keuangan terus mendorong sertifikasi tanah yang saat itu dibeli dari masyarakat dan saat ini sudah ada penyerahan sertifikat tanah, terutama di daerah tanggul seluas kurang lebih 44-45 hektare kepada Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) Kementerian PUPR.

Saat ini juga sedang ada proses sertifikasi tanah di daerah lain di sekitar area terdampak kurang lebih seluas 44-45 hektare.

Terkait pertanyaan apakah sertifikasi tanah tersebut sudah cukup atau tidak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran utang, Kementerian Keuangan mengatakan hal tersebut harus melalui proses audit dan evaluasi terlebih dahulu. (ant/wit)

Penulis : Witanto

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

08 May 2020 10:58 WIB

Bantuan Paket Sembako Ricuh dari Hulu Sampai Hilir

Nasional

Menkeu dan Gubernur DKI saling tuding

07 Apr 2020 17:21 WIB

Tenang, ASN dan TNI/Polri Tetap Dapat THR dan Gaji Ke-13

Nasional

Yang terima THR dan gaji ke-13 hanya golongan I, II, dan III.

24 Mar 2020 21:14 WIB

Tangani Corona, Pemprov Jatim Siapkan Dana Rp275 Miliar

Jawa Timur

Dana itu berasal dari dana bagi hasil cukai tembakau 2019.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...