Khofifah Target 99 Hari ke Depan, Ada Perwakilan BPOM di Daerah

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menginginkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya membuka unit pelayanan informasi di setiap kabupaten Jawa Timur.

Sebagai tindak lanjutnya, Gubernur Jawa Timur melakukan pertemuan tertutup dengan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya di Gedung Negara Grahadi, Jumat, 1 Maret 2019.

Ditemui usai pertemuan, Khofifah Indar Parawansa mengatakan banyaknya produk Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dipasarkan melalui online, sebaiknya harus dilengkapi dengan izin dari BPOM. Tujuannya agar masyarakat menjadi terjamin.

"Hari ini kan semua produk dipasarkan secara online, makanan dan minuman yang belum teregistrasi MD (Makanan Dalam Negeri)-nya, maka mereka belum bisa memasarkannya lebih luas. Kalau buat buka situs sendiri saya rasa mereka juga tidak berani karena tidak ada MDnya," ungkap Khofifah Indar Parawansa, Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Menurutnya, dengan membuat unit informasi BPOM di setiap kabupaten akan memudahkan IKM maupun UKM untuk mencari informasi bagaimana proses pendaftaran suatu produk secara online.

"Tidak semua dari mereka mengerti bagaimana cara mendaftarkan online. Kalau ingin terjangkau oleh mereka ya dari Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil)," ujar Gubernur terpilih 2019-2024.

Saat ini, kata Khofifah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, belum bisa menjangkau IKM dam UKM di daerah. Untuk itu, perlu dibuat unit layanan di setiap kabupaten di Jawa Timur.

Tempatnya, bisa menumpang di Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil). Dengan demikian diharapkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, bisa lebih optimal memberikan informasi di masyarakat daerah.

"Kalau lewat Bakorwil pemkot punya aparat di situ. Kedua nanti BPOM tidak repot lagi cari tanah atau bangun gedung cukup menggunakan gedung-gedung yang ada di Bakorwil," kata dia.

Khofifah pun menargetkan dalam 99 hari ke depan sudah ada unit layanan BPOM di Bakorwil yang sudah bisa dibuka. "Semoga 99 hari sudah bisa pecah telur," imbuhnya.

Ia pun berharap dengan adanya unit BPOM di daerah akan mempercepat pertumbuhan IKM dan UKM lebih terlegalitas. Sehingga mereka pun tidak khawatir kalau barang yang mereka pasarkan juga tidak akan menimbulkan masalah karena sudah teregistrasi.

I Made Bagus Gerametta, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya mengatakan akan menindaklanjuti apa diinginkan oleh Gubernur Jatim ini.

"Seperti kata Ibu Gubernur, untuk kita mendekatkan diri di masyarakat. Kita akan menindaklanjuti hal tersebut," kata Made Bagus.

I Made Bagus Gerametta, mengatakan sebenarnya perizinan dan pendaftaran BPOM sudah bisa melalui online semua. Tidak perlu ke Surabaya. Semuanya sudah bisa dilakukan secara online dengan mengikuti petunjuk dan persyararatan yang diberikan.

Menanggapi proses pendaftran BPOM yang terkesan lama, I Made Bagus Gerametta menjelaskan adanya persyaratan yang kurang dan tidak segera dilengkapi oleh pemohon.

"Biasanya bila ada kekurangan data dan lainnya, kita cross check ke email. Mungkin mereka tidak cek email akhirnya tidak tahu dan tidak dilengkapi prosesnya pun juga tidak akan berjalan. Kita idealnya 10 hari kerja," tambahnya.

I Made Bagus Gerametta juga mengatakan, tak semua IKM dan UKM harus mengantongi izin dari BPOM. Pengusaha IKM dan UKM bisa mengajukan izin dari Dinas Kesehatan setempat berupa Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).