UMKM Bebas Pajak Selama 6 Bulan
UMKM Bebas pajak selama enam bulan, Presiden Joko Widodo memastikan adanya pemberian insentif perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun, dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) Final selama April hingga September 2020.
Presiden, dalam rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, mengharapkan pembebasan pajak tersebut dapat meringankan beban UMKM di tengah dampak wabah virus Corona baru (COVID-19).
“Menurunkan tarif PPh final dari 0,5 persen menjadi 0 persen selama periode enam bulan dimulai April sampai September 2020,” ujar Presiden saat membuka rapat terbatas “Lanjutan Pembahasan Program Mitigasi Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”.
Insentif perpajakan itu merupakan salah satu dari lima skema bantuan bagi UMKM untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19.
Selain pembebasan pajak, pelaku UMKM juga bisa merestrukturisasi kredit, mendapatkan subsidi bunga kredit, serta memperoleh relaksasi dalam pembayaran angsuran.
Pemerintah juga berencana memberikan tambahan kredit modal kerja untuk para UMKM, terutama bagi UMKM yang belum mendapat akses ke lembaga keuangan atau perbankan.
Di samping itu, Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk memastikan agar UMKM yang termasuk kategori miskin dan kelompok rentan dari dampak COVID-19, untuk menjadi bagian dari penerima bantuan sosial.
“Baik itu bansos Program Keluarga Harapan, paket sembako, bansos tunai, Bantuan Langsung Tunai desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan kartu pra kerja,” katanya.
Sedangkan untuk menopang keberlanjutan usaha UMKM, Presiden Jokowi meminta jajaran kementerian, lembaga negara, BUMN dan pemerintah daerah untuk turut membantu konsolidasi usaha UMKM.
“Harus menjadi buffer UMKM terutama pada tahap awal recovery (pemulihan), konsolidasi usaha ini penting sekali misalnya BUMN menjadi off taker (penjamin) bagi hasil produksi para pelaku UMKM,” ujar Presiden.
Pada kesempatan yang sama, Presiden juga meminta 23 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dapat memperoleh bantuan pembiayaan modal kerja di tengah pandemi COVID-19.
"Ada 23 juta UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan karena itu yang 23 juta UMKM ini harus mendapatkan program dari perluasan pembiayaan program kerja," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.
"Data yang saya miliki ini ada 41 juta UMKM yang sudah tersambung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan, di luar itu ada 23 juta UMKM yang belum," ungkap Presiden.
Presiden pun meminta agar kementerian dan lembaga terkait menilai mana saja dari 23 juta UMKM tersebut yang dinilai layak mendapat layanan perbankan atau tidak. (ant)