Ulama Kobarkan Permusuhan-Sektarian, UU Ini Berlaku di Suriah

17 Oct 2018 19:41 Internasional

Suriah telah mengesahkan undang-undang yang melarang para ulama ceramah dengan tema yang dapat “memicu pertikaian sektarian” karena perjuangan negaranya yang panjang dalam melawan kelompok teroris Takfiri.

Presiden Suriah Bashar al-Assad menandatangani RUU baru yang memperluas kekuasaan Kementerian Wakaf (Kementerian Agama), yang mengawasi urusan Islam di Suriah. Demikian dikutip ngopibareng.id dari ArrahmanNews.com, Rabu 17 Oktober 2018.

Undang-undang melarang ulama Muslim “mengambil keuntungan dari platform keagamaan untuk tujuan politik,” tetapi komunitas non-Muslim tidak terpengaruh oleh hukum.

Di bawah aturan baru, menteri Wakaf Suriah ditugasi untuk mengangkat Grand Mufti, yang masa jabatannya dapat diperbarui setiap tiga tahun. Sebelumnya, ia diangkat oleh presiden untuk jangka waktu tak terbatas.

MODERAT Presiden Suriah Bashar alAssad dalam aktiv itasnya foto dok ngopibarengid
MODERAT: Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam aktiv itasnya. (foto: dok ngopibareng.id)
"Undang-undang baru ini dimaksudkan untuk mengatur wacana keagamaan dalam upaya untuk menghadapi ekstremisme Takfiri, yang merupakan merek dagang dari banyak pakaian teror yang menimbulkan kekacauan di Suriah."

Selain itu, undang-undang menugaskan menteri Wakaf untuk mengawasi sekolah-sekolah agama, mengepalai Dewan tentang Yurisprudensi Islam, dan mengatur program keagamaan di media.

Menteri Awqaf Suriah Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed memuji aturan baru itu sebagai “pencapaian besar.”

Undang-undang baru ini dimaksudkan untuk mengatur wacana keagamaan dalam upaya untuk menghadapi ekstremisme Takfiri, yang merupakan merek dagang dari banyak pakaian teror yang menimbulkan kekacauan di Suriah.

Konsep ini sebagian besar dipengaruhi oleh Wahhabisme, ideologi radikal yang mendominasi Arab Saudi dan dengan bebas dikhotbahkan oleh ulama Saudi.

Riyadh secara luas diyakini menjadi sponsor utama teroris Takfiri, yang telah beroperasi untuk menggulingkan pemerintah Suriah sejak 2011. (adi)

Penulis : Riadi


Bagikan artikel ini