Partisipasi Politik di Dunia Kampus, Ini Gagasan Dosen UB

Universitas Brawijaya (UB) menggelar diskusi bertajuk Bonsai (Bincang dan Obrolan Santai) bertemakan 'Partisipasi Politik dalam Dunia Kampus'.

Acara yang dibuka Kasubbag Humas dan Kearsipan UB, Kotok Gurito ini digelar di Gedung Rektorat UB Lantai 6, Rabu 6 Februari 2019.

Kegiatan ini dihadiri tiga narasumber mulai dari Andhyka Muttaqin (Dosen Fakultas Ilmu Administrasi UB), Maulina Pia Wulandari (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB) serta Rusmifahrizal Rustam (Komisioner Bawaslu Kota Malang).

Dosen FIA UB, Andhyka Muttaqin mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu hingga Pilpres 2019 hanya dua pasangan saja. Hal itu menyebabkan konsentrasi massa hanya terpecah menjadi dua saja.

"Konsentrasi massa jadi tidak banyak. Hal itu membuat konflik horizontal menjadi luar biasa. Saya lihat di media sosial itu luar biasa tidak sehat. Kedua kubu saling menyerang," katanya.

Pakar Ilmu Pemerintahan ini menyebutkan bahwa proses demokrasi di Indonesia sudah berumur tua. Sebab, Indonesia sendiri sudah menggelar pesta demokrasi atau Pemilu sejak 1955 lalu.

"Demokrasi kita sudah tua tapi tidak dewasa-dewasa. Kita dari 1955. Saat itu semua golongan menjadi satu konstetasi politik. Dulu kejelekan paslon tidak terlihat waktu medsos belum terbuka. Sekarang terlihat, konflik horizontal tidak habis," ungkapnya.

Sementara itu, Dosen FISIP UB, Maulina Pia Wulandari menjelaskan bahwa dunia kampus harusnya menjadi sarana pembelajaran politik. Bahman kampus juga harusnya menjadi media public expression.

"Dunia kampus harusnya dijadikan ajang untuk mengkritisi paslon," pungkasnya.

"Peran kampus bisa sebagai sarana untuk mengawasi, mengawal maupun mengevaluasi momentum Pemilu 2019. Juga proses pembelajaran politik pada mahasiswa," kata Andhyka Muttaqin.

Peran Dosen dalam Demokrasi

Pada bagian lain,  Andhyka Muttaqin menyebutkan kampus sebenarnya memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Sebab, ada sekitar 5 Juta mahasiswa di Indonesia sebagai calon pemimpin masa depan serta kelompok ilmuan dan pakar di bidangnya.

"Peran kampus bisa sebagai sarana untuk mengawasi, mengawal maupun mengevaluasi momentum Pemilu 2019. Juga proses pembelajaran politik pada mahasiswa," katanya.

Andhyka menambahkan pelaksanaan Pemilu 2019 pada 17 April 2019 merupakan minggu afektif perkuliahan di sebagian besar kampus sebagaimana dalam kalender akademik.

"Sehingga berpotensi membuat suara mahasiswa memilih untuk Golput Administratif," ungkapnya.

Artinya mahasiswa tidak dapat memilih pada Pemilu 2019 (kecuali hanya hak memilih presiden) di lokasi tempat tinggal kampus jika tidak mengurus form pindah pilih A5.

Sedangkan banyak pertimbangan bagi mahasiswa untuk menggunakan hak suara di daerah asal khususnya bagi mahasiswa di luar Jawa Timur, seperti biaya pulang, waktu, dan lain-lain.

Jumlah mahasiswa UB Malang, tercatat ada 55.000 mahasiswa aktif yang menempuh perkuliahan di UB. Sebanyak 50 persen adalah mahasiswa asal Jawa Timur yang akan menggunakan hak suaranya di daerah asal.

"Maka masih ada sebanyak 27.500 mahasiswa yang berpotensi Golput pada Pemilu 17 April 2019. Sebagai gambaran mahasiswa UB asal Jabodetabek ada 40 persen yang kuliah di UB," ungkapnya. (umr)