Tunda Pilkada, Kiai Said: Ini Tanggung Jawab Kemanusiaan bagi NU

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengingatkan bahwa nilai kemanusiaan lebih penting dan lebih utama dari pesta demokrasi. Karena itu, Ormas Islam terbesar di Bumi Nusantara ini menegaskan kembali soal sikap resminya agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 ditunda.

Menurutnya, dalam situasi pandemi Covid-19, kesehatan lebih penting dari pilkada.

Kiai Said Aqil Siroj mengungkapkan hal itu, pada pembukaan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) 2020 digelar secara virtual, Rabu 23 September 2020. Perhelatan dihadiri Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI Prof KH Ma'ruf Amin.

Dalam forum terbesar kedua (setelah Muktamar) ormas terbesar di Bumi Nusantara ini, dihasilkan keputusan untuk menggelar: Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama pada akhir 2021.

Sebelumnya, Kiai Said juga membeberkan bahwa PBNU telah meminta kepada Pemerintah, DPR dan KPU agar menunda Pilkada Serentak pada bulan Desember depan.

Menurutnya, hal itu didorong oleh rasa tanggung jawab dari rasa kemanusiaan (insaniyyah), bahwa keselamatan jiwa, keselamatan masyarakat merupakan perintah agama dan mandat UUD kita, sehingga harus diutamakan dari segalanya.

"Politik bisa ditunda, tapi keselamatan nyawa tidak bisa ditunda," ungkapnya, ditayangkan via Aula Media Televisi (AMTV) di channel youtube.

Kiai Said juga meminta agar hal ini jangan disalahpahami sebagai NU menghambat, mempersulit keberlangsungan agenda demokrasi, agenda konstitusi demokrasi dan agenda politik negara.

"Jangan. Sama sekali tidak. Tapi betul-betul semata-mata karena kanusiaan. Itu harus kita utamakan dari segalanya. Mari kita jadikan kemanusiaan sebagai komandan kebijakan kita, bukan kepentingan politik," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum PBNU dua periode ini menilai bahwa Pilkada langsung yang dipilih rakyat bukan perintah konstitusi, tetapi perintah undang-undang. Konstitusi, menurutnya, hanya memerintahkan kepala daerah dipilih secara demokratis. Sehingga jika dipilih DPRD pun, misalnya, sudah demokratis.

"Pilkada, kepala daerah lho ya. Maka rekomendasi Munas-Konbes NU tahun 2012 di Kempek Cirebon, di pesantren saya, memutuskan meminta agar Pilkada Langsung ditinjau kembali. Karena banyak madlaratnya daripada manfaatnya. Kita semua tahu darul mafaasidi muqaddamun ala jalbil mashaalih," jelasnya.

Perintah konstitusi, lanjutnya, pemilihan langsung hanya untuk pemilihan Presiden-Wakil Presiden.

"Dalam konstitusi seperti itu. Tapi kalau pemilihan gubernur, bupati, wali kota, itu bukan perintah konstitusi, perintah undang-undang. Yang perintah konstitusi, pilihan langsung hanya presiden dan wakil presiden," tegasnya.

Banyaknya orang yang merasa atau berpikir bahwa terkena Covid-19 adalah sebuah aib direspon oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj.

"Yang sebenarnya, orang yang kena Covid-19 tidak aib. Bukan, bukan aib. Itu merupakan penyakit," kata Kiai Said.

"Kita tidak usah merasa malu atau minder kalau kita, di antara kita, ada yang kena Covid-19. Itu bukan aib, bukan. Itu sunnatullah. Kena virus, biasa," kata Kiai Said, , di depan para pengurus NU baik di dalam maupun luar negeri (istimewa).