Tren Radikalisme Meningkat, Ini Pesan Ma'ruf Amin
Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin berpesan agar umat Islam selalu menjaga agama dan negara. Menurutnya, menjaga agama supaya tetap berada dalam kerangka pemahaman yang moderat. Hal itu disebabkan tren radikalisme terus meningkat dan besar.
“Karena itu kita perlu melakukan upaya-upaya penangkalan untuk supaya masyarakat kembali memahami ajaran agama ala manhaj tawassuth wal i’tidal, yaitu ala manhaji ahlussunnah wal jamaah an-Nahdliyah,” tutur Wapres terpilih yang rencananya akan dilantik pada 20 Oktober 2019.
Kiai Ma'ruf Amin mengungkapkan hal itu, saat menghadiri Rapat Pleno yang digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pesantren Al-Muhajirin 2, Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 20 September 2019.
Rapat pleno yang diselenggarakan pada 20-22 September 2019 tersebut dibuka Wakil Presiden Indonesia terpilih KH Ma’ruf Amin.
Pembukaan ditandai dengan penabuhan beduk yang dilakukan Kiai Ma’ruf dan didampingi Plt Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua Panitia Nasional Rapat Pleno PBNU 2019 KH Abdul Manan Ghani, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kami, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, dan Pengasuh Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta KH Abun Bunyamin.
Pada bagian lain, Kiai Ma'ruf Amin menjelaskan, persoalan tersebut harus segara ditangani agar tidak membahayakan pengembangan paham Islam moderat yang selama ini telah dilakukan NU.
Kedua, menjaga negara. Ia mengatakan bahwa upaya ini supaya masyarakat selalu berada dalam kerangka atau bingkai kesepakatan yang diletakkan para pendir bangsa, yakni menyepakati empat pilar, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Sebab di sisi lain, terdapat kelompok yang menghendaki sistem lain, seperti khilafah.
“Sebab ada gejala untuk mencoba keluar dari wilayah ini, mencari alternatif-alternatif lain, sehingga menjadi kegaduhan, mencari sistem lain, misalnya bagi kita NKRI itu sudah harga mati,” terangnya.
Sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj dalam sambutannya meminta pemerintah, terutama aparat kepolisian agar lebih tegas dalam menghadapi kelompok-kelompok radikal yang mengancam keutuhan negara Indonesia.
Pasalnya, menurut Kiai Said, selama ini kepolisian dianggap kurang serius dalam menangani kelompok-kelompok tersebut, bahkan cenderung melakukan pembiaran.
“Oleh karena itu dari mimbar ini, NU meminta agar kepolisian Indonesia lebih tegas lagi menghadapi kelompok-kelompok radikal, bukan hanya HTI,” kata Kiai Said.
Menurut Kiai Said, kini kelompok-kelompok tersebut telah terang-terangan menghina dan memfitnah para ulama, tokoh-tokoh nasional, hingga Presiden Republik Indonesia.
Kiai Said berpesan agar aparat kepolisian tidak ragu dalam menindaknya. Nabi Muhammad saja ketika di Madinah, katanya mengutip ayat Al-Qur’an, diberikan pesan oleh Allah agar mengusir orang-orang yang membikin keributan di Madinah.
“Jadi, kelompok yang radikal, yang menimbulkan kegaduhan kesatuan NKRI (agar diusir), yang diusir terutama ideologinya, orangnya silakan masuk NU,” ucapnya.
Pria yang juga Pengasuh Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta Seatan itu menegaskan bahwa NU sendiri dari dulu hingga kini tetap berkomitmen menjaga NKRI.
“Pokoknya selama ada PBNU, Indonesia akan utuh sampai yaumil kiyamah. Jangan lupa, PBNU Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, Undang-undang Dasar 1945,” ucapnya.
Pembukaan Rapat Pleno PBNU 2019 ini dihadiri Wakil Presiden Indonesia terpilih KH Ma’ruf Amin, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika
Rapat Pleno PBNU ini berisi laporan kinerja dari lembaga dan badan otonom PBNU yang kemudian ditanggapi oleh PBNU. Setelah itu, dilanjut dengan sidang-sidang komisi yang terbagi atas komisi program, organisasi, dan rekomendasi.
Forum ini diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam satu tahun ke depan sehingga Muktamar NU 2020 dapat terselenggara dengan baik. Sebab, program-program satu tahun mendatang fokus pada setiap provinsi.