Puluhan aktivis menolak tambang emas asal Banyuwangi singgah di Museum Probolinggo, Jawa Timur, Senin 17 Februari 2020. (Foto: Ikhsan Mahmudi/Ngopibareng.id)

Tolak Tambang Emas, Gowes dari Banyuwangi Temui Gubernur

Jawa Timur 17 February 2020 20:56 WIB

Puluhan aktivis yang tergabung dalam Forum Rakyat Banyuwangi menyuarakan aksinya menolak tambang emas di Gunung Tumpangpitu. Mereka dalam melakukan aksinya, sengaja gowes sepeda onthel dari Banyuwangi menuju Surabaya.

Start aksi gowes ini dimulai dari Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Rute yang dilalui Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan dan Surabaya.

Mereka mengaku nekat gowes sejauh sekitar 300 kilometer demi menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan menyampaikan aspirasinya.

Para aktivis mendesak agar gubernur mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP). Mereka dalam melakukan aksi gowes ini sempat singgah di Museum Probolinggo, Senin 17 Februari 2020 siang.

“Kami menolak keberadaan tambang emas PT Bumi Suryasindo (BSI) maupun PT Damai Suryasindo (DSI),” kata Koordinator aksi dari Forum Rakyat Banyuwangi, Usman, 25 tahun ditemui di halaman Museum Probolinggo.

Saat singgah di Museum Probolinggo, para aktivis ini disambut sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo.

Aksi ngowes sepeda dari Banyuwangi ke Surabaya juga diikuti demonstran yang mengendarai mobil pickup Foto Ikhsan MahmudiNgopibarengidAksi ngowes sepeda dari Banyuwangi ke Surabaya juga diikuti demonstran yang mengendarai mobil pickup. (Foto: Ikhsan Mahmudi/Ngopibareng.id)

Forum Rakyat Banyuwangi, kata Usman, mendesak Khofifah agar mencabut IUP kedua perusahaan pertambangan PT BSI dan PT DSI. Apalagi, kedua perusahaan itu akan memperluas area pertambangan di Gunung Salakan.

Usman mengatakan, kedua tambang emas di Banyuwangi itu berdampak buruk terhadap lingkungan di sekitarnya.

“Selain merusak flora dan fauna, juga terjadinya blasting atau peledakan, yang seringkali mengagetkan warga,” tegasnya.

Dampak lain, lanjut Usman, penambangan memicu banjir yang menyebabkan tertutupnya karang. “Juga berdampak sosial seperti terjadinya perselisihan antara keluarga dan tetangga, terkait pro-kontra penambangan,” tambah dia.

Solusinya, Usman bersama Forum Rakyat Banyuwangi meminta Gubernur Jawa Timur mencabut IUP yang dikantongi perusahaan tambang emas tersebut.

“Kami mendapat dukungan Komnas HAM agar IUP kedua perusahaan tersebut dicabut,” ujarnya.

Di sisi lain, keberadaan dua tambang itu diduga mendapat dukungan dari Pemkab Banyuwangi. "Indikasinya jelas, pada 2011-2012, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memuluskan IUP dan mengubah status hutan lindung menjadi hutan produksi," beber Usman.

Seperti diketahui, tambah emas Tumpangpitu dikelola PT BSI atas Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012. PT BSI berhak melakukan usaha pertambangan di lahan seluas 4.998,45 hektare yang berlaku hingga 25 Januari 2030.

Selanjutnya, Gubernur Jawa Timur menerbitkan Surat Nomor: P2T/83/ 15.01/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 untuk ijin eksplorasi ke PT DSI.

Penulis : Ikhsan Mahmudi

Editor : Yasmin Fitrida

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

08 Jul 2020 15:15 WIB

Pelanggan Gasku di Batam Dapat Sembako dari PT Gagas Energi

Nasional

Sembako dibagikan di Batam.

08 Jul 2020 14:55 WIB

Lawan Covid-19, Kapolda Jatim Minta Bhabinkamtibmas Maksimal

Surabaya

Angka kasus di Surabaya Raya masih tinggi

08 Jul 2020 14:35 WIB

Menkeu Umumkan Moratorium Lulusan STAN Tahun Ini

Nasional

Moratorium lulusan STAN bersamaan dengan peniadaan lowongan CPNS.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...