TNI Curigai Sekolah Pengungsi di Nduga Papua

Komandan Kodim (Dandim) 1702/Jayawijaya Letkol (Inf) Candra Dianto mengatakan bahwa sekolah pengungsi di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, yang tertutup untuk kunjungan aparat TNI dan Polri dikhawatirkan rawan untuk dipolitisasi.

"Sekolah darurat itu terkesan menjadi sekolah tertutup, karena siapapun tidak boleh memasuki area sekolah, termasuk anggota TNI-Polri," kata Candra seperti dikutip dari Antara, 17 Februari 2019.

Ia menghawatirkan kondisi sekolah pengungsian yang terkesan tertutup bagi kunjungan aparat TNI-Polri itu, dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mempolitisasi dan menimbulkan isu atau persepsi tidak baik terhadap aparat keamanan.

Menurut dia, pihak sukarelawan yang bertugas di sekolah tersebut yang melarang aparat TNI dan Polri untuk berkunjung.

"Jayawijaya daerah aman, sudah memiliki sarana dan prasana sekolah yang memadai, tidak seharusnya ada sekolah darurat, yang justru memperlihatkan ketidakmampuan Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induk Pegunungan Tengah dalam mengurus pelajar yang datang," katanya.

Dandim mengaku sudah memediasi pertemuan antara pejabat Dinas Pendidikan Nduga dan Dinas Pendidikan Jayawijaya terkait ratusan pengungsi yang untuk sementara bersekolah di Halaman Gereja Weneroma, Sinakma, Jayawijaya.

Mediasi berlangsung di Markas Kodim 1702/Jayawijaya Jumat, 15 Februari 2019 dihadiri juga koordinator tim pengungsi Nduga.

"Dari mediasi pertemuan itu, diperoleh kesepakatan bahwa anak-anak sekolah nantinya ditempatkan di SD YPPGI, SMP YPPGI dan SMA YPPGI Anigou Kampung Elekma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dengan pertimbangan bahwa sanak saudara mereka banyak yang tinggal di daerah tersebut," katanya.

Berdasarkan informasi yang diterima Antara saat mengunjungi sekolah pengungsian, aparat TNI/Polri berseragam dilarang masuk ke lingkungan sekolah karena dikhwatirkan membuat anak-anak pengungsi Nduga ketakutan.

Sebanyak 406 lebih anak-anak pengungsi Nduga ini meninggalkan kampung halaman mereka karena trauma setelah kontak tembak antara kelompok sipil bersenjata melawan TNI dan polisi, yang mulai terjadi pada awal Desember 2018. (ant)