TKN Jokowi-Ma'ruf Akan Telanjangi Kecurangan Kubu Prabowo

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengklaim selama ini masih menahan diri dari tudingan melakukan kecurangan Pemilu.  Namun kesabaran itu, tampaknya sudah mencapai batasnya. Tim Kampanye Nasional menyebut dalam waktu dekat  akan melawan dengan bukti-bukti jika bahwa kubu 02 lah yang sesungguhnya main curang.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan mengatakan pihak 01 sudah mengumpulkan bukti-bukti itu.

"Karena selama ini mereka begitu masif mengatakan ke publik bahwa kecurangan terjadi dan korbannya adalah 02. Kami akan buktikan, kecurangan-kecurangan itu justru dilakukan oleh pihak 02," ujar Irfan kepada wartawan di Jakarta, Menteng, Kamis 24 April 2019.

Menurut Irfan bukti ini berasal dari pengaduan masyarakat yang masuk ke hotline TKN Jokowi-Ma'ruf. Sejak dibuka pada 9 April lalu, kata Irfan, sudah ada 25.000 pengaduan masyarakat terkait masalah penyelenggaraan pemilu. Saat ini TKN Jokowi-Ma'ruf sedang mengklasifikasi jenis pelanggarannya.

"Kami berupaya sedapat mungkin menyampaikan laporan terhadap pengaduan tersebut, baik (kecurangan) itu (dilakukan) oleh simpatisan pendukung 02 maupun yang menguntungkan 02. Artinya kerugian ada di kami," kata Irfan.

Irfan juga berkomentar soal narasi pemilu curang yang terus-menerus digaungkan BPN Prabowo-Sandiaga. Menurut dia, sikap ini berlawanan dengan klaim kemenangan Prabowo-Sandiaga dalam pemilihan presiden 2019.

"Logikanya adalah kalau mereka mengklaim kemenangan 62 persen, kenapa meminta pemilu diulang? Kenapa khawatir dengan adanya kecurangan," katanya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melontarkan kritik terkait pelaksanaan pemilu. Salah satunya adalah Bambang Widjojanto yang menyampaikan pendapatnya tentang pelaksanaan pemilihan presiden dan pemungutan suara pada 17 April 2019. 

"Pemilu kali ini oleh pengamat disebut pemilu terburuk pascareformasi," ujar Bambang.

Menurut mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) ini, pemilu kali ini tidak memenuhi azas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta tidak memenuhi prinsip jujur dan adil (jurdil).

Selain itu, Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, juga menilai bahwa penyelenggaraan pemilu 2019 dilaksanakan jauh dari nilai jujur, adil, dan transparan.

"Kami menilai pemilu sekarang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil," ujar Hashim.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat jangan mengkhawatirkan pelaksanaan Pemilu 2019. Indonesia sudah memiliki sistem dan aturan yang jelas terkait penyelenggaraan pemilu.

Jika ada pihak yang menemukan kecurangan, mereka dapat melakukan tindakan dengan membuat laporan ke lembaga yang berwenang. Wiranto meminta masyarakat untuk menyelesaikan persoalan pemilu di MK. (asm)