TKN Jokowi Bantah Tudingan Amien Rais

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf amin, Arif Budimanta membantah tudingan politisi senior Amien Rais yang menyebut bahwa Indonesia kini mengalami keterpurukan kedaulatan ekonomi.

Tudingan itu dilontarkan Amien berdasarkan sejumlah megaproyek era Jokowi yang dimodali pihak asing dan mangkrak, juga terbitnya 54 Daftar Negatif Investasi (DNI). Hal itu menurut Amien terjadi karena ketidak tegasan pemerintah dalam menjaga sektor ekonominya.

Menurut Arif, sejumlah proyek strategis nasional era Jokowi malah bisa terealisasi dengan baik, tak seperti yang diklaim Amien, salah satu buktinya proyek 35.000 Mega Watt Listrik Indonesia.

"Kalau kita lihat proyek strategis nasional rata-rata berjalan semua, proyek 35.000 megawatt juga berjalan, yang ditunjukkan dengan rasio elektrifikasi yang angkanya semakin membaik mendekati 100 persen," kata Direktur Eksekutif Megawati Institute, saat ditemui di Surabaya, Rabu, 21 November 2018. 

Begitu juga proyek infrastruktur nasional yang terus berjalan. Arif mengatakan proyek 35.000 Mega Watt itu ditargetkan akan rampung pada akhir 2018 ini dan bisa segera dioperasikan pada 2019.

Lalu kawasanJabodetabek sendiri, jata Arif pemerintah kini tengah mengerjakan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, yang segera beroperasi dalam waktu dekat. Dan akan semakin bermanfaat bila bisa direplikasi di daerah-daerah lainnya nanti.

Lebih lanjut, kata Arif soal DNI, menurutnya pemerintah sudah mempertimbangkan dengan matang soal terbitnya regulasi itu. Meski sejumlah sektor usaha 54 terbuka 100 persen dimiliki oleh asing, namun tetap haruslah memuat syarat yang menunjukan keberpihakannya pada Indonesia.

"DNI tapi kan tetap ada prasyarat-prasyarat yang menunjukkan keberpihakannya pada misalnya penggunaan tenaga kerja, lalu mempergunakan komponen daru dalam negeri," ujar Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) ini.

Menurut Arif, hal positif yang timbul dari DNI, adalah meningkatkan produktivitas di dalam negeri, walaupun modalnya datang dari luar negeri, kemudian terciptanya lapangan pekerjaan, juga dalam rangka mepercepat akselerasi investasi Indonesia.

Arif juga menampik kekhawatiran Amien yang menyebutkan bahwa DNI bisa mengancam eksistensi UMKM dan industri rumahan masyarakat di daerah. Baginya meski sejumlah sektor usaha DNI itu bersinggungan langsung dengan UMKM, hal itu tetap tak menggangu jalanya industri yang berbasis masyarakat tersebut.

"Saya rasa untuk UMKM, pemerintah punya banyak sekali kebijakan yang memberikan perilndungan UMKM. Walaupun beberpa kategori dianggap bersinggungan dg UMKM, tapi dalam konteks Indonesia dapat tetap terjaga," ujar dia.

Sebelumnya, mantan Ketua Umum PAN Amien Rais menyoroti sejumlah megaproyek yang mangkrak di era kepemimpinan Jokowi, diantaranya yakni proyek Reklamasi Teluk Jakarta, Meikarta, dan Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Amien bahkan mengatakan mangkraknya megaproyek yang tersebut merupakan kesalahan pemerintah Indonesia yang tak tegas dan terlalu terbuka dengan pihak asing. Bahkan, menurutnya hal itu juga bentuk penghinaan terhadap kedaulatan dan akal sehat Bangsa Indonesia.

"Saya sudah sampai pada kesimpulan bangsa kita ini sesungguhnya sudah tidak punya kedaulatan ekonomi lagi," kata Amien, di Surabaya, Selasa, 20 November 2018. (frd)