Ketua TKD Jokowi Jatim Klaim Kartu Prakerja Bukan Money Politik

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur untuk calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin, Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin optimis bahwa program Kartu Prakerja bakal terealisasi jika sang petahana terpilih di Pilpres 2019 mendatang.

Mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jatim itu yakin, Jokowi tak sembarangan membuat kebijakan dan disampaikan kepada publik.

"Karena Pak Jokowi pasti sudah menghitung," kata Machfud, saat ditemui di Posko TKD Jatim, Jalan Basuki Rahmat, Jumat 8 Maret 2019.

Menurutnya itu adalah langkah inovasi Jokowi untuk memberikan pelatihan dan perhatian kepada masyarakat yang belum bekerja.

Machfud tak ambil pusing dengan sejumlah pihak yang melaporkan Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa kartu prakerja adalah bentuk money politic.

"Saya gak peduli orang tidak suka dengan kebijakan Pak Jokowi. Silahkan aja lapor, nanti kan dikaji oleh Bawaslu. Pak Jokowi berani mengeluarkan Kartu Prakerja, karena pasti sudah dihitung-hitung," katanya.

Sebelumnya, Jokowi mengeluarkan pernyataan akan menerbitkan Kartu Prakerja yang ditujukan untuk para pencari pekerjaan dan korban PHK, pada Pidato Kebangsaan dalam acara Konvensi Rakyat, di SICC, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 24 Februari 2019 lalu.

Namun, belakangan langkah Jokowi tersebut menuai kontroversi. Hingga Jokowi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB), atas tuduhan money politik, karena menjanjikan uang pada peserta kampanye. (frd)