Posko di Tingkat Desa Efektif Memperkuat PPKM Mikro
Pembentukan pos komando (posko) tingkat desa dan kelurahan berjalan efektif selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Hal ini merupakan model pengendalian yang cukup efektif dengan hasil penambahan kasus positif mengalami penurunan.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menginformasikan, PPKM mikro hingga minggu kedua, posko yang sudah terbentuk mencapai 22.832 tersebar di 30 provinsi di Indonesia. Satgas Penanganan Covid-19 bertugas mengumpulkan seluruh laporan posko terhadap kegiatan penanganan Covid-19.
"Saya berikan apresiasi seluruh provinsi yang telah berupaya mengkoordinasikan daerahnya hingga ke tingkat desa dan kelurahan, sehingga posko yang berfungsi sebagai pelaksana PPKM mikro, dapat terbentuk dan berjalan dengan baik," katanya dalam International Media Briefing di Graha BNPB, yang juga disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia, Selasa 9 Maret 2021
Dari seluruh provinsi yang telah terbentuknya posko, terdapat tiga provinsi dengan jumlah posko terbanyak. Posko tersebut berada di Jawa Barat sebanyak 6.873 posko, Jawa Tengah 6.475 posko, dan Jawa Timur 4.216 posko. Saat ini kinerja yang telah dilakukan posko adalah edukasi dan sosialisasi 3M dengan total lebih dari 1 juta laporan, pembagian masker dengan lebih dari 200.000 laporan serta penegakan disiplin ada lebih dari 130.000 laporan.
Provinsi, Jawa Barat terbanyak memberikan laporan yakni lebih dari 350.000 laporan kinerja. Diikuti Banten melebihi 200.000 laporan kinerja dan DI Yogyakarta dengan lebih dari 170.000 laporan kinerja. Dari laporan yang masuk, kegiatan yang paling banyak mendapat teguran dari posko telah ialah kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Antara lain pesta pernikahan, kegiatan rapat dan kegiatan keagamaan.
"Dengan efektifnya keberaadaan posko menjalankan kinerjanya, maka diharapkan provinsi yang berpartisipasi dalam pembuatan poskos tingkat desa dan kelurahan semakin bertambah jumlahnya. Posko dirasa langkah yang tepat, karena dalam dua minggu pelaksaanaan PPKM mikro menghasilkan perkembangan yang baik dan provinsi dapat meningkatkan kualitas penanganan kedepannya," terang Wiku.
"Ingat, mohon dijaga semangat gotong royong dan bahu membahu dalam menjalankan PPKM mikro hingga tingkat terkecil, tidak hanya pada awal pelaksaanaan namun seterusnya hingga kasus dapat kita tekan, dan penananganan di tingkat nasional dapat membaik secara signifikan," sambung dia.
Pemerintah secara resmi memperpanjang masa PPKM skala mikro hingga 22 Maret mendatang. Perpanjangan itu diumumkan dalan konferensi secara virtual pada Senin, 8 Maret kemarin.